Medan Aktual

Kategori: Hukum

  • Ketua DPRD Medan Dukung Polrestabes Berantas Kriminalitas

    Ketua DPRD Medan Dukung Polrestabes Berantas Kriminalitas

    DPRD Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap program-program yang dijalankan Polrestabes Medan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dukungan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja aparat kepolisian dalam menegakkan hukum di Kota Medan.

    Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan menegaskan pihaknya menilai Polrestabes Medan telah menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal.

    “Ya kita sangat mendukung program Bapak Polrestabes Medan, dimana beliau memang betul-betul melaksanakan tupoksinya sebagai Polrestabes penegak hukum, yang mana meresahkan masyarakat dan juga merugikan masyarakat,” ungkpanya kepada wartawan, Selasa (20/01/2026).




    Ia menyampaikan DPRD Kota Medan memberikan apresiasi dan siap mendukung keberlanjutan program penegakan hukum tersebut.

    “Ini kita mengapresiasi dan kita dukung, dan ini terus berlanjut. Jadi ini suatu apresiasi kita kepada Polrestabes Medan dan kami dari DPRD siap mendukung,” ujarnya.

    Wong Chun Sen Tarigan juga menyebut koordinasi antara DPRD dan Polrestabes Medan selama ini berjalan dengan baik.

    “Kemudian kegiatan-kegiatan ini juga disampaikan kepada kita dan sering kami berkoordinasi,” jungkapnya,

    Menurutnya, program yang dijalankan Polrestabes Medan sangat penting dalam upaya memberantas berbagai bentuk kejahatan di Kota Medan.




    “Nah, ini program yang sangat baik, ya, untuk pemberantasan narkoba di Kota Medan dan juga pencurian-pencurian, ya, kenakalan-kenakalan anak remaja, itu semua harus kita berantas,” jelasnya.

    Ia menilai dukungan terhadap langkah Polrestabes Medan juga sejalan dengan harapan masyarakat dan insan pers.

    “Dan saya rasa para wartawan juga setuju dengan kegiatan yang dilakukan Polrestabes ini,” pungkasnya.

  • Influencer Aceh Sherly Annavita Jadi Sasaran Aksi Teror

    Influencer Aceh Sherly Annavita Jadi Sasaran Aksi Teror

    Konten kreator sekaligus influencer asal Aceh, Sherly Annavita, mengungkapkan dirinya mengalami teror dan intimidasi dari orang tidak dikenal. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Sherly menyebut rumah dan kendaraan miliknya menjadi sasaran pelemparan telur, vandalisme, hingga ancaman tertulis.

    Dalam keterangannya, Sherly menyebut kejadian itu diketahui pada pagi hari saat dirinya baru keluar dari tempat tinggal. Ia mendapati satu kantong berisi telur, ada beberapa telur yang telah dilemparkan ke dalam rumahnya hingga pecah dan meninggalkan bekas di area tersebut.

    “Teman-teman, Sherly pagi ini baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan,” ujar Sherly dalam videonya yang diunggah, Selasa (30/12/2025).

    Ia menambahkan sekaligus memperlihatkan bagian rumahnya yang tercecer telur yang dilemparkan orang tidak dikenal.




    “Ini pecahannya bisa dilihat,” sambil memperlihatkan bagian rumahnya yang terkena telur.

    Sherly menjelaskan bahwa aksi tersebut tidak hanya menyasar rumahnya , tetapi didepan rumahnya menemukan gulungan surat.

    “Dan di depan sini Sherly juga menemukan gulungan kertas,” ucapnya saat merekam kondisi di sekitar tempat tinggalnya.

    Tak berhenti di situ, kendaraan pribadi Sherly juga menjadi sasaran vandalisme yang dimana mobilnya di coret menggunakan cat.

    “Di depan mobilnya Sherly dicoret atau dipiloks merah begini dan di samping,” katanya sambil menunjukkan body samping mobil yang dicoret.




    Saat membuka gulungan kertas tersebut, Sherly menemukan pesan bernada intimidasi. Di dalamnya berisi tulisan ‘Jangan Kau Manfaatkan Bencana di Aceh untuk mencari popularitas murahan dan untuk menambah cuan buat kamu pribadi, jangan kamu menggiring opini sesat’

    Selain surat tersebut, Sherly juga mengungkap adanya teror lanjutan. Ia menyebut terdapat surat lain yang memuat identitas seseorang yang tidak dikenalnya.

    Sherly mengaku teror tidak berhenti pada vandalisme dan surat ancaman. “Sherly juga banyak dihubungi oleh orang tidak dikenal,” katanya dalam unggahan tersebut.

    Bahkan, teror yang diterimanya semakin mengarah pada intimidasi personal. Sherly menyebut beberapa akun tak dikenal sampai mengirimkan foto hewan babi kepadanya sebagai bentuk tekanan dan ancaman lanjutan.

     




  • Judi Online Kian Marak, Ancaman Penjara hingga Miliaran

    Judi Online Kian Marak, Ancaman Penjara hingga Miliaran

    Perjudian online terus menjadi sorotan aparat penegak hukum karena dampaknya yang merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Aktivitas ilegal ini tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga menjangkau kalangan remaja melalui kemudahan akses digital.

    Di Indonesia, praktik judi online diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara serta denda besar sebagai bentuk efek jera. Dilansir dalam jurnal resmi JDIH Aceh Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan perjudian tercantum dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP.




    Pasal 303 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa siapa pun yang tanpa izin menawarkan, memberikan kesempatan, atau menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian dapat dipidana. Ancaman hukuman bagi pelaku dapat berupa penjara hingga sepuluh tahun atau denda maksimal puluhan juta rupiah.

    Sementara itu, Pasal 303 bis KUHP mengatur sanksi bagi pihak yang turut serta sebagai pemain judi. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama empat tahun atau dikenai denda, terutama jika perjudian dilakukan di ruang publik atau tempat yang mudah diakses masyarakat.

    KUHP juga memberikan definisi perjudian dalam Pasal 303 ayat (3), yakni permainan yang mengandung unsur untung-untungan atau bergantung pada keberuntungan dan keterampilan pemain. Termasuk di dalamnya berbagai bentuk taruhan atas hasil perlombaan atau permainan lain.




    Pakar hukum pidana R. Soesilo menjelaskan bahwa pihak yang menyelenggarakan perjudian dikenai Pasal 303 KUHP, sedangkan pemainnya dijerat Pasal 303 bis. Pembagian ini menegaskan bahwa baik bandar maupun peserta sama-sama berpotensi berhadapan dengan hukum.

    Selain KUHP, praktik judi online diatur secara khusus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (2) melarang setiap orang dengan sengaja menyebarkan atau membuat konten elektronik bermuatan perjudian dapat diakses publik.

    Ketentuan pidana atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan UU ITE. Pelaku judi online terancam hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak terjerumus dalam aktivitas ilegal tersebut.

    jadi buat masih mau untuk judi online atau kamu bakal mendekam di penjara.




  • Apa Saja Peran Lembaga-lembaga Negara Indonesia

    Apa Saja Peran Lembaga-lembaga Negara Indonesia

    Apa Saja Peran Lembaga-lembaga Negara Indonesia

    Indonesia tidak bisa berdiri tanpa sistem lembaga negara yang bekerja secara teratur. Setiap lembaga dibentuk melalui konstitusi atau undang-undang untuk memastikan jalannya pemerintahan berlangsung stabil, adil, dan sesuai aturan. Di dalam sistem demokrasi, lembaga-lembaga negara memegang peran penting sebagai penggerak fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain menjalankan kewenangan masing-masing, mereka juga saling mengawasi agar tidak ada kekuasaan yang digunakan secara berlebihan. Melalui artikel ini, kita akan melihat secara ringkas bagaimana tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara tersebut bekerja dalam menjaga arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Peran Lembaga-Lembaga Negara Indonesia

    • Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

      MPR berfungsi menjaga kesinambungan konstitusi. Lembaga ini memiliki beberapa kewenangan penting, antara lain menetapkan serta mengubah Undang-Undang Dasar sesuai kebutuhan bangsa. Selain itu, MPR juga bertugas melantik Presiden dan Wakil Presiden setelah pemilu. Dalam kondisi tertentu, MPR dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden apabila terbukti melanggar hukum atau tidak lagi mampu menjalankan tugasnya.

    • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

      DPR menjadi lembaga legislatif yang menyuarakan kepentingan rakyat. Tugas utamanya mencakup membahas serta mengesahkan RUU bersama Presiden. Selain itu, DPR menilai dan menyetujui RAPBN sebelum digunakan untuk pembiayaan negara. Sebagai fungsi pengawasan, DPR memantau seluruh aktivitas pemerintah agar tetap sesuai ketentuan hukum.

    • Presiden

      Presiden menjalankan fungsi eksekutif dan memimpin jalannya pemerintahan. Presiden bertanggung jawab memastikan undang-undang berjalan efektif. Dalam situasi mendesak, Presiden dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Presiden juga menyusun dan mengajukan RAPBN ke DPR untuk dibahas dan disetujui. Selain itu, Presiden berhak mengajukan RUU dan mengatur kabinet dengan mengangkat serta memberhentikan para menteri.

    • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

      BPK memiliki peran penting dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan negara. Lembaga ini memeriksa setiap penggunaan dana negara, baik tingkat pusat maupun daerah. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

    • Mahkamah Agung (MA)

      Mahkamah Agung merupakan puncak lembaga peradilan. MA berwenang mengadili perkara pada tingkat kasasi dan memastikan penerapan hukum berjalan benar. Selain itu, MA berhak memberikan putusan final terhadap pelanggaran hukum dan mengawasi seluruh pengadilan di Indonesia.

    • Mahkamah Konstitusi (MK)

      Peran utama MK adalah menjaga agar undang-undang tetap sesuai dengan UUD 1945. MK dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, MK menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara dan menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu.

    • Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

      DPD hadir untuk mewakili aspirasi daerah dalam proses legislasi. DPD dapat mengajukan RUU tertentu ke DPR, khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, serta perimbangan keuangan. DPD juga ikut serta dalam pembahasan undang-undang yang menyangkut kepentingan daerah.

    • Komisi Yudisial (KY)

      Komisi Yudisial menjaga integritas para hakim, terutama hakim agung. Lembaga ini mengawasi perilaku hakim yang dinilai melanggar etika dan dapat memberi rekomendasi sanksi. KY juga bertugas mengajukan calon hakim agung untuk dipilih DPR sehingga kualitas peradilan tetap terjaga.

    Setiap lembaga negara mempunyai kewenangan yang saling melengkapi. Dengan memahami peran masing-masing lembaga, masyarakat dapat melihat bagaimana negara bekerja menjaga kestabilan politik, keadilan hukum, dan kesejahteraan publik. Kehadiran lembaga-lembaga ini tidak hanya sebagai pelaksana aturan, tetapi juga penjaga keseimbangan kekuasaan agar pemerintahan tetap berada di jalur yang benar.

  • Fungsi Konstitusi dalam Pemerintahan, Definisi, dan Contoh Implementasinya

    Fungsi Konstitusi dalam Pemerintahan, Definisi, dan Contoh Implementasinya

    Fungsi Konstitusi dalam Pemerintahan, Definisi, dan Contoh Implementasinya

    Setiap negara membutuhkan dasar yang jelas untuk mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan. Tanpa aturan utama yang menjadi pijakan bersama, pemerintahan mudah kehilangan arah dan rawan disalahgunakan. Di sinilah konstitusi berperan. Konstitusi bukan sekadar dokumen negara, melainkan panduan utama yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya. Melalui konstitusi, arah penyelenggaraan negara menjadi lebih teratur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak pembahasan konstitusi berikut ini.

    Definisi Konstitusi

    Konstitusi merupakan seperangkat aturan dasar yang menjadi fondasi penyelenggaraan negara. Aturan ini mencakup prinsip, nilai, dan norma yang mengatur sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, hingga hak-hak warga negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi dipahami sebagai ketentuan mengenai ketatanegaraan yang mencakup undang-undang dasar dan dokumen lain yang mengatur kehidupan bernegara.

    Istilah konstitusi sendiri berasal dari bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk. Makna tersebut menggambarkan peran konstitusi dalam membangun struktur negara dan mengarahkan bagaimana kekuasaan dijalankan.

    Konstitusi dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Di Indonesia, konstitusi tertulis yang menjadi dasar negara adalah UUD 1945. Dokumen ini mengatur pokok pemerintahan, sistem politik, pembagian kekuasaan, jaminan hak warga negara, serta mekanisme perubahan aturan ketika dibutuhkan.

    .

    Fungsi Konstitusi dalam Sistem Pemerintahan

    Konstitusi berperan sebagai pengatur utama hubungan kekuasaan, rakyat, dan negara. Berikut beberapa fungsi pentingnya:

    • Mengatur Hubungan Pemerintah dengan Warga Negara

      Melalui konstitusi, negara menentukan hak dan kewajiban warga. Konstitusi juga menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat, bukan sebaliknya. Dengan demikian, ruang partisipasi masyarakat dalam proses politik semakin terjamin.

    • Mengatur Pembagian dan Batas Kekuasaan

      Konstitusi membagi kewenangan negara ke dalam cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini mencegah satu lembaga menjadi terlalu dominan. Presiden, parlemen, hingga lembaga peradilan wajib menjalankan tugas sesuai batas yang telah ditentukan.

    • Menjamin Pembatasan Kekuasaan Negara

      Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Konstitusi menetapkan batas hukum yang harus dipatuhi semua lembaga negara. Batasan ini menjadi pelindung bagi warga agar hak mereka tetap dihormati.

    • Menyediakan Mekanisme Perubahan

      Perubahan konstitusi tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap negara memiliki mekanisme khusus dan transparan untuk mengubah aturan dasar, sehingga perubahan mencerminkan kehendak rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.

    • Menjadi Sumber Hukum Tertinggi

      Seluruh undang-undang harus merujuk pada konstitusi. Aturan dasar ini menjadi sumber hukum tertinggi yang mengarahkan penyusunan peraturan di berbagai bidang, mulai dari perpajakan, kepemilikan, hingga kebijakan sosial.

    • Mengatur Otonomi Daerah

      Konstitusi menetapkan sejauh mana daerah dapat mengatur kepentingannya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah lokal memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

    • Menjadi Pedoman Nilai dan Moral Publik

      Konstitusi biasanya memuat nilai-nilai moral yang mencerminkan karakter bangsa. Prinsip seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan keadilan sosial menjadi dasar dalam menjalankan roda pemerintahan.

    • Mengatur Hubungan Internasional

      Melalui konstitusi, negara menetapkan cara menyepakati perjanjian internasional dan menjalankan hubungan diplomatik. Proses ini memastikan bahwa kebijakan luar negeri tetap mewakili kepentingan rakyat.

    Contoh Implementasi Konstitusi di Indonesia

    Di Indonesia, berbagai praktik ketatanegaraan mencerminkan penerapan konstitusi sesuai UUD 1945. Contoh implementasinya antara lain:

    1. Pemilihan Umum

      Pemilu menjadi bukti nyata penerapan demokrasi yang diatur oleh konstitusi. Warga negara berhak memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara langsung setiap lima tahun. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 22E UUD 1945 sebagai wujud kedaulatan rakyat.

    2. Amandemen UUD 1945

      Sejak masa reformasi, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan. Amandemen dilakukan oleh MPR sesuai mekanisme Pasal 37. Proses ini memastikan konstitusi tetap relevan terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan sosial.

    3. Pelaksanaan Otonomi Daerah

      Konstitusi menegaskan kewenangan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui prinsip desentralisasi. Implementasinya terlihat dari keberadaan undang-undang pemerintahan daerah serta pengelolaan kebijakan lokal di setiap provinsi atau kabupaten/kota.

    4. Penegakan Hak Asasi Manusia

      Setelah amandemen, pasal-pasal mengenai HAM diperluas dan ditegaskan sebagai bagian fundamental dari UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memegang peran penting dalam menguji undang-undang yang dinilai bertentangan dengan perlindungan HAM.

    Penutup

    Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, tetapi juga pilar utama yang memastikan negara berjalan sesuai prinsip demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan. Melalui konstitusi, setiap tindakan pemerintah memiliki batasan yang jelas, sementara rakyat memperoleh perlindungan hukum yang kuat. Dengan memahami fungsi dan penerapannya, kita dapat melihat bagaimana konstitusi berperan menjaga stabilitas politik dan memperkuat kehidupan berbangsa.

  • Tujuan, Tugas dan Aspek Kekuasaan Yudikatif

    Tujuan, Tugas dan Aspek Kekuasaan Yudikatif

    Tujuan, Tugas dan Aspek Kekuasaan Yudikatif

    Dalam sistem pemerintahan modern, kekuasaan tidak boleh berpusat pada satu tangan saja. Setiap cabang pemerintahan memiliki fungsi dan batasan yang jelas agar tercipta keseimbangan. Salah satu cabang penting adalah kekuasaan yudikatif, yaitu lembaga yang berperan menegakkan hukum serta menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Tanpa yudikatif yang kuat dan independen, hukum hanya akan menjadi alat kekuasaan, bukan pelindung keadilan.

    Pengertian Kekuasaan Yudikatif

    Kekuasaan yudikatif adalah wewenang lembaga peradilan untuk menafsirkan undang-undang, menyelesaikan sengketa hukum, dan menjatuhkan keputusan yang mengikat. Lembaga ini bekerja secara independen dan tidak boleh dipengaruhi kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Dalam praktiknya, kekuasaan yudikatif memastikan hukum diterapkan secara adil dan konsisten terhadap setiap warga negara tanpa pandang bulu.

    Hakim dan aparat pengadilan bertanggung jawab menegakkan hukum dengan berlandaskan pada fakta, bukti, dan prinsip keadilan. Dengan demikian, kekuasaan yudikatif menjadi penentu akhir dalam setiap proses hukum yang berjalan di suatu negara.

    Tujuan Kekuasaan Yudikatif

    Kekuasaan yudikatif memiliki beberapa tujuan utama yaitu:

    • Menegakkan keadilan
      Lembaga yudikatif berperan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum. Setiap keputusan pengadilan harus bersumber pada bukti dan norma hukum, bukan pengaruh politik atau kepentingan pribadi.
    • Menafsirkan dan menerapkan hukum
      Melalui putusan pengadilan, lembaga yudikatif membantu memperjelas makna suatu undang-undang. Penafsiran ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menciptakan keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah negara.
    • Melindungi hak-hak warga negara
      Kekuasaan yudikatif bertugas memastikan setiap warga negara terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks ini, pengadilan menjadi tempat bagi rakyat untuk mencari keadilan dan mempertahankan hak-haknya.

    Tugas Kekuasaan Yudikatif

    Tugas lembaga yudikatif tidak hanya sebatas memutus perkara. Lebih dari itu, lembaga ini memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara.

    • Mendengarkan dan menilai bukti
      Hakim mendengarkan setiap argumen dan bukti dari pihak-pihak yang berperkara. Proses ini dilakukan secara terbuka agar keputusan yang dihasilkan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
    • Menafsirkan undang-undang
      Yudikatif bertugas menafsirkan isi dan maksud undang-undang ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai penerapannya. Dengan begitu, lembaga ini membantu memperkuat konsistensi sistem hukum.
    • Mengambil keputusan yang mengikat
      Setelah menilai bukti dan mempertimbangkan aspek hukum, hakim mengeluarkan putusan yang bersifat final dan wajib dipatuhi oleh semua pihak.
    • Menyelesaikan sengketa hukum
      Baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, kekuasaan yudikatif menjadi penengah yang adil untuk mengakhiri perselisihan.

    Aspek Penting Kekuasaan Yudikatif

    Kekuasaan yudikatif memiliki beberapa aspek penting yang membuatnya berfungsi secara efektif dalam menjaga keadilan dan keseimbangan kekuasaan negara, antara lain:

    • Pemisahan Kekuasaan (Checks and Balances):
      Yudikatif berdiri terpisah dari eksekutif dan legislatif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Sistem ini memastikan setiap lembaga dapat saling mengawasi dan menyeimbangkan.
    • Supremasi Hukum:
      Yudikatif berperan memastikan hukum menjadi pedoman tertinggi dalam kehidupan bernegara. Dengan menegakkan supremasi hukum, lembaga ini menjaga agar tidak ada pihak yang berada di atas hukum.
    • Perlindungan Hak Asasi Manusia:
      Melalui proses peradilan, lembaga yudikatif menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang manusiawi dan adil.
    • Penciptaan Preseden Hukum:
      Putusan pengadilan sering kali menjadi acuan dalam kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, yudikatif turut membentuk arah perkembangan hukum nasional.

    Contoh Kekuasaan Yudikatif

    Di Indonesia, contoh nyata kekuasaan yudikatif terlihat pada Mahkamah Agung (MA) yang menjadi lembaga peradilan tertinggi. MA berwenang mengawasi peradilan di bawahnya serta memberikan putusan kasasi untuk menjamin keadilan yang merata.

    Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga berperan penting dalam menafsirkan konstitusi dan menguji undang-undang agar tidak bertentangan dengan UUD 1945.

    Kesimpulan

    Kekuasaan yudikatif merupakan pilar utama penegak keadilan dan penjaga supremasi hukum dalam suatu negara. Melalui tugas dan kewenangannya, lembaga ini memastikan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga keseimbangan antara cabang kekuasaan lainnya. Tanpa yudikatif yang independen, keadilan dan kepastian hukum akan sulit tercapai.

  • Pelaku Jaringan Narkoba Jakarta–Medan Diamankan Polisi

    Pelaku Jaringan Narkoba Jakarta–Medan Diamankan Polisi

    Satres Narkoba Polda Metro Jakbar Ungkap Jaringan Narkoba

    Pelaku jaringan Narkoba Jakarta-Medan diamankan personel Satuan Reserse narkoba Polres Metro Jakarta Barat di Sunggal, Medan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Vernal Armando S.

    Dalam informasi yang diterima, 3 Kilogram narkoba jenis sabu yang dikemas didalam bungkus teh china warna hijau diamankan beserta barang bukti lainnya pil ekstasi 13.557 butir 5.423 gram dan happy water 75 shacet 1.725 gram.

    “Jaringan Narkoba antar kota Jakarta-Medan berinisial WN dan RI ini diamankan di Perumahan Permata Setiabudi Residence, Sunggal, Medan, Sumatera Utara”

    Kesemua barang bukti tersebut dipaparkan di gedung Bareskrim Polri pada Rabu, 22/10/2025 pada press confrence pencapaian dalam pemberantasan narkoba sepanjang tahun 2025.

    Saat dikonfirmasi Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Vernal Armando S mengatakan, dari pengungkapan itu kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku jaringan narkoba lintas provinsi Jakarta – medan berinisial WN dan RI

    Baca Juga : Kasus Narkoba Medan 2025: Bareskrim Bekuk Sejoli Pengedar Happy Five Jaringan Internasional

    ”Totalnya ada 3 kg narkotika jenis sabu dalam kemasan teh china warna hijau, ekstasi 13.557 butir 5.423 gram dan happy water 75 shacet 1.725 gram berhasil diamankan, ujar Vernal saat dikonfirmasi, Kamis, 23/10/2025.

    Pelaku diamankan di Perumahan Permata Setiabudi Residence, Sunggal, Medan

    Kasus penangkapan pelaku jaringan narkoba ini bermula dari penangkapan seorang pelaku di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, pada April 2025.

    Dari hasil interogasi, diketahui bahwa sumber barang haram tersebut berasal dari seorang pria di sekitar Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.

    Menindaklanjuti temuan itu, Tim Unit III yang dipimpin Akp Hamdan Agus Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan pengejaran pelaku jaringan narkoba tersebut hingga ke Medan, dan akhirnya berhasil membongkar jaringan pengedar yang beroperasi lintas provinsi.

    Kemudian didapati para pelaku jaringan narkoba dan berikut barang bukti narkoba di Perumahan Permata Setiabudi Residence No. B-10 Jl. Pasar III Tapian Nauli Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara.

    Atas perbuatannya, para pelaku tersebut disangkakan dengan Pasal 114 ayat (2) Sub. Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

  • Begal Medan : Atlet Judo Jadi Korban

    Begal Medan : Atlet Judo Jadi Korban

    Aksi Begal Semakin Meresahkan

    Aksi begal di Kota Medan semakin merajalela dan korbannya semakin banyak berjatuhan. Terbaru, seorang pria bernama Renaldi Agus Parhusip yang berprofesi sebagai atler judo menjadi korban begal di Medan Tembung.

    Aksi pembegalan terjadi di Jalan Pasar V, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tidak jauh dari perbatasan kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Senin (21/10/2025).

    Menurut informasi yang diterima kejadian tersebut bermula saat Renaldi Agus Parhusip hendak pergi ke kawasan Citraland untuk melihat hasil pengumuman pantukhir tes Secaba TNI yang sedang ditempuhnya.

    Saat diperjalanan, korban di hadang oleh tiga orang kawanan begal yang menghadang sepeda motor korban, untuk melancarkan aksi begalnya, salah satu begal mengeluarkan senjata jatam dan mengenai tangan korban. Kemudian sepeda motor Vario milik korban langsung dibawa kabur oleh pelaku, seperti dilansir dari Mistar.

    Pengprov PJSI Sumut Kecewa Atletnya Dibegal

    Dilain pihak, Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Sumatera Utara M. Arief Fadhilla menyesalkan terjadinya aksi pembegalan yang menimpa salah satu atlet berprestasi Sumatera Utara ini. Arief menilai hal ini merupakan bentuk bahwa keamanan di wilayah hukum Polsek Medan Tembung butuh perhatian yang serius.

    “Kami menyesalkan kejadian ini. Ini bukti bahwa Medan dan sekitarnya masih rawan. Kami berharap aparat dapat meningkatkan patroli dan memberantas aksi begal yang meresahkan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

    Arief menjelaskan, Renaldi merupakan atlet judo berprestasi. Ia pernah meraih medali perunggu pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XVI Tahun 2023 serta di Kejurnas Judo di Bandung pada tahun yang sama.

    “Dia atlet potensial. Namun, belakangan ini ia jarang berlatih karena fokus mempersiapkan diri untuk masuk TNI,” jelas Arief.

    Hingga kini, Renaldi masih dalam tahap pemulihan usai menjalani operasi.

    “Kondisinya mulai membaik. Kami masih menunggu kabar lanjutan dari pihak keluarga,” tambahnya.

  • Kios Pedagang Susu Sapi Murni di Medan Dibobol

    Kios Pedagang Susu Sapi Murni di Medan Dibobol

    Maling Bongkar Kios Pedagang Susu Murni

    Kios pedagang susu sapi Murni yang berada di Kota Medan, tepatnya di jalan Avros, Kecamatan Medan Maimun dibobol oleh maling pada Senin (20/10/2025) sore. Keadaan kios tersebut sudah rusak bagian gembok dan kuncinya. Didalam kios kondisi sudah berantakan.

    Sylvia, pemilik warung, memperkirakan peristiwa tersebut sudah terjadi pada Minggu dini hari.

    Menurut Sylvia, pada Senin sore ia hendak membuka kios. Namun betapa terkejutnya ia saat melihat kios yang selama ini menjadi sumber penghasilan keluarganya dalam keadaan rusak berantakan.

    “Pas dibuka udah berserak semua, barang-barang berharga hilang,” ujarnya Sylvia dengan nada kecewa.

    Sylvia mengatakan, kunci gembok kios miliknya sudah rusak dan darisitulah dia curiga bahwa kiosnya sudah dibobol oleh maling.

    “Senin sore mau buka kede (kios), ternyata kunci gemboknya sudah dirusak. Di situ saya langsung curiga bahwa kios kami dibobol,” ujar Sylvia, Selasa (21/10/2025).

    Masih kata Sylvia, barang-barang yang hilang dicuri kawanan maling tersebut antara lain speaker bluetooth, WiFi, mesin kasir, uang belanja senilai Rp2 juta, 20 lampu kuning 15 watt, enam lampu putih 30 watt, alat masak, empat lusin gelas baru, dan satu lusin mangkuk plastik baru.

    “Itu yang baru kelihatan, Bang. Belum kami cek satu per satu,” ujarnya.

    Menurut Sylvia, kejadian pencurian ini bukan yang pertama kali. Ia mengaku sudah puluhan kali menjadi korban, namun baru kali ini kios tempat ia dan suaminya mencari nafkah dibobol.

    Hal ini juga menjadi ironi, dikarenakan lokasi kios tersebut tidak jauh dari lokasi lahan Program Ketahanan Pangan (Ketapang) Polsek Medan Kota.

    “Sebelah warung aja punya Polsek, tapi maling tetap aman aja beraksi,” keluh Sylvia.

     

  • Polri dan TNI Gerebek Diduga Gudang Pengoplosan Gas di Marelan

    Polri dan TNI Gerebek Diduga Gudang Pengoplosan Gas di Marelan

    Tim Gabungan TNI – Polri Gerebek Diduga Gudang Pengoplosan Gas di Marelan

    Polri dan TNI Gerebek Diduga Gudang Pengoplosan Gas di Marelan yang terletak di Jalan Mekar Sari Pasar VII Marelan, Jumat (26/9) siang. Namun penggerebekan tersebut tidak membuahkan hasil karena gedung tersebut kosong dan tidak ada aktifitas sama sekali.

    Penggerebekan tersebut hasil informasi yang berasal dari masyarakat yang melaporkan adanya akfititas pengopolosan gas bersubsidi.

    Kasubdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Poldasu Kompol Muh Alan Haikal, SKM, SH.S.IK didampingi Dan Denpom I/3 Medan Letkol Wira dalam keterangannya mengatakan, penggerebekan tersebut berawal dari informasi masyarakat adanya gudang pengoplosan gas bersubsidi.

    Menurut Kompol Alan Haikal, setelah petugas mendatangi lokasi, ternyata kosong dan tidak ada aktifitas yang berlangsung.

    “Setelah kita datangi, lokasi kosong tidak ada aktivitas. Pun demikian kita akan terus tindak lanjuti,” ujar Kasubdit Tipidter.

    Dia mengatakan, pihaknya bersinergi dengan TNI turun kelokasi sehubungan adanya informasi kalau usaha Illegal itu dibeking oknum TNI.

    “Dari hasil penyelidikan kita tidak ada ditemukan aktivitas jadi kita tidak dapat menyimpulkan demikian,” sebutnya, mengakui dua hari lalu lokasi digerebek warga.

    Perwira melati satu dipundaknya itu mengatakan, telah mengidentifikasi pemilik usaha ini dan dua saksi dari warga telah dibawa ke Mapoldasu untuk dimintai keterangan.

    Gedung Dikelilingi Tembok

    Penggerebekan gudang yang diduga tempat pengoplosan gas bersubsidi dipimpin Kasubdit IV/Tipidter Kompol Muh Alan Haikal. Terlihat juga As Ops Kasdam I/BB Kolonel Inf Sandi bersama Dan Denpom I/3 Medan Letkol Wira.

    Gudang berukuran sekitar luas 20 meter dan panjang 50 meter dikelilingi tembok setinggi 2,5 meter. Sisi kiri dan kanan ada kanopi dan depan dekat gerbang masuk ada bangunan menyerupai kantor.

    Lokasinya terlihat sangat safety sehingga untuk akses masuk kedalam, ada indikasi gudang tersebut memang beraktfitas untuk pengoplosan gas.