MEDAN – Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara mendukung langkah Bawaslu Sumut dalam mencegah ujaran kebencian jelang pelaksanaan pemilu serentak 2019, pemetaan tentang Indeks Kerawanan Pemilu yang salah satunya disebabkan oleh ujaran kebencian patut didukung secara bersama oleh semua pemangku kepentingan termasuk peserta pemilu serentak 2019 demi menciptakan kondusifitas pelaksanaan pemilu serentak di Sumatera Utara.
“Akhir-akhir ini berbagai berita hoax sudah seperti sajian yang lezat untuk disantap masyarakat, tak jarang berita hoax ini menjadikan masyarakat terpecah belah, saling serang dan saling melontarkan caci maki, padahal tujuan pemilu secara umum adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat (UU No 7/2017 Pasal 4 Huruf a)’, ungkap Darwin Sipahutar Sebagai Koordinator Daerah JPPR Sumut
Pencegahan ujaran kebencian lewat media sosial ini tentunya tidak bisa berjalan dengan massif apabila tidak didukung seluruh komponen masyarakat. Oleh karenanya peserta pemilu dan Calon Legislatif agar memuat visi, misi dan program-programnya (PKPU 23/2018) jika berkampanye lewat media sosial, tujuannya agar masyarakat sebagai pemilih fokus untuk mencermati rekam jejak wakil-wakil mereka yang akan dipilih nantinya.
Begitu juga halnya dengan kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden jangan sampai kemudian menjadikan momentum ini sebagai penambah keyakinan, jika memilih paslon A misalkan akan masuk surga, jika memilih paslon B masuk neraka, UU pemilu tidak membuat aturan demikian, berkampanyelah sesuai aturan dengan tidak melukai dan saling serang.
Pengawasan media sosial yang terpenting itu adalah mencermati isi dari konten yang disampaikan, kalau kontennya mengandung “negative campaign” masih dapat diterima, tapi kalau kontennya mengandung “Black Campaign” ya harus ditindak. Terang Darwin Sipahutar
JPPR juga meminta kepada Bawaslu Sumut agar meningkatkan upaya pencegahan kampanye yang isinya ujaran kebencian baik di media sosial maupun diluar konteks itu. Selain itu kita minta kepada Bawaslu Sumut juga harus mengumumkan akun-akun media sosial peserta pemilu yang sudah terdaftar di KPU, gunanya agar masyarakat dapat mengawasi dan memantau pergerakan akun medsos dari peserta pemilu.
Disamping itu juga JPPR menemukan masih banyaknya Pemasangan APK calon legislatif yang tidak mematuhi aturan dan ini harus segera ditindak dan dikenakan sanksi kepada yang bersangkutan. Tutup Darwin Sipahutar (jppr)
