Medan – Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, serius rencana “membuang” (mengakhiri kontrak kerja) 4.800 tenaga honor (tenaga teknis pendukung/harian lepas) di lingkungan Pemprov Sumut hingga 2020. Fakta karena terbebaninya anggaran menggaji mereka dan untuk memaksimalkan kinerja ASN adalah antara lain alasan utamanya membuang para tenaga honor tersebut.
“4.800 orang tenaga honor kan terlalu banyak itu. Saya sudah tugaskan wakil gubernur mengevaluasi itu,” ujar Gubernur Edy kepada wartawan usai pelantikan 7 pejabat eselon III, di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (17/6/2019).
Dia mengaku sadar betul akan risiko dengan membuang seluruhnya tenaga honor itu, yaitu akan kehilangan pekerjaan atau menjadi pengangguran. Akan tetapi Edy mengaku tidak kasihan. Ia lebih kasihan kepada 14,6 warga Sumut.
Gubernur Edy menyebutkan besarnya anggaran menggaji para honor. Dia memisalkan menggaji 4.000 orang honor sebesar Rp 2,5 juta per bulan. Dalam sebulan dikeluarkan anggaran Rp 10 miliar dan Rp 120 miliar per tahun.
Padahal dengan anggaran Rp 120 miliar itu, sebut Edy, bisa dialihkan ke program lain, misalnya pengadaan sapi unggulan untuk dikembangkan di kabupaten/kota. Melalui itu, anak-anak Sumut ke depan menjadi generasi cerdas karena mengonsumsi susu peras sapi segar.
Lalu apakah sama sekali Pemprov Sumut tidak membutuhkan tenaga honor?. Gubernur Edy mengaku tetap butuh. Hanya, jumlahnya tidak banyak atau sekitar 200 orang.
Tenaga honor itu misalnya untuk supir, pemain keyboard dan tenaga teknologi informasi (IT). “Supir kan memang tidak ada itu pelajarannya untuk PNS,” katanya.
Lalu apakah tahun ini juga 4.800 tenaga honor itu dibuang?. Menurut Edy akan dilakukan bertahap hingga tahun 2020. “Yang pasti tahun 2020 saya tak mau, saya berharap itu (4.800 tenaga honor) tidak ada lagi,” pungkas Edy.
