Akses PKH untuk Daerah 3T: Keluarga Permukiman Medan Bisa Diutamakan Jika Masuk Kriteria Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah terus memperluas jangkauan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, terutama bagi keluarga yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Meski fokus utama PKH 2025 mengarah pada keluarga di daerah terpencil, rumah tangga dari kawasan permukiman perkotaan tetap bisa memperoleh prioritas apabila memenuhi kategori kemiskinan ekstrem.

Dengan demikian, keluarga dari berbagai wilayah berpeluang mendapatkan PKH selama datanya tercatat valid di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sesuai kriteria pemerintah.

Pemerintah Prioritaskan PKH untuk Masyarakat Sangat Rentan

Pemerintah menegaskan bahwa PKH dirancang untuk membantu keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi paling berat.

Petugas menggunakan indikator kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai dasar penetapan prioritas.

Beberapa faktor yang membuat keluarga masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem antara lain:

Tidak memiliki penghasilan tetap
Tinggal di hunian tidak layak
Pengeluaran harian sangat minim
Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri
Memiliki tanggungan balita, lansia, difabel, atau ibu hamil
Tercatat sebagai warga dengan keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan

Jika keluarga di permukiman perkotaan, termasuk wilayah padat penduduk, mencerminkan indikator ini, pemerintah dapat memasukkan mereka dalam prioritas penerima PKH, walaupun tidak berada di daerah 3T.

Syarat Utama Agar Keluarga Bisa Mendapat Prioritas PKH

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah menerapkan beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi oleh calon penerima:

1. Terdaftar dalam DTSEN

Setiap warga harus memastikan datanya masuk dan valid dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Data ini digunakan untuk memverifikasi kelayakan penerima bantuan secara nasional.

2. Masuk Kategori Kemiskinan Ekstrem

Kriteria ini ditentukan berdasarkan hasil verifikasi petugas. Warga yang kondisinya paling rentan berpeluang besar memperoleh bantuan PKH.

3. Memiliki Komponen PKH

Penerima PKH wajib memiliki salah satu dari komponen berikut:

Ibu hamil atau menyusui
Anak usia dini
Anak sekolah (SD-SMA)
Lansia
Penyandang disabilitas berat

Komponen inilah yang menjadi dasar besaran bantuan yang diberikan pemerintah.

Mengapa Wilayah 3T Mendapat Fokus Utama PKH 2025?

Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada daerah 3T karena wilayah tersebut menghadapi tantangan:

Akses layanan pendidikan dan kesehatan terbatas
Infrastruktur dasar kurang memadai
Kondisi ekonomi masyarakat sangat rentan
Akses informasi terkait bantuan sosial sering terhambat

Meski demikian, sistem verifikasi saat ini memungkinkan warga dari luar wilayah 3T tetap menerima prioritas jika memenuhi persyaratan kemiskinan ekstrem.

Cara Warga Memastikan Status PKH Secara Mandiri

Warga bisa memeriksa status sebagai calon penerima bantuan PKH melalui beberapa cara resmi:

1. Cek Online via Situs Resmi Kementerian Sosial

Warga dapat memasukkan NIK dan data diri untuk mengetahui apakah masuk daftar penerima.

2. Datang ke Kelurahan atau Desa

Petugas kelurahan/desa dapat membantu memeriksa data penerima PKH melalui sistem pemerintah.

3. Menghubungi Pendamping Sosial PKH

Pendamping bertugas melakukan verifikasi kondisi keluarga, kelayakan komponen, hingga pendampingan administrasi.

Jika data belum masuk DTSEN, warga dapat melakukan pemutakhiran data agar berpeluang menerima bantuan di periode berikutnya.

Pemutakhiran Data Sangat Penting Agar Tidak Terlewat dari Bantuan

Pemerintah menekankan pentingnya keakuratan data keluarga. Apabila ada perubahan kondisi seperti:

Pindah alamat
Ada anggota keluarga tambahan
Perubahan pekerjaan atau penghasilan
Perubahan komponen PKH (contoh: anak masuk sekolah)

Maka warga wajib melaporkannya kepada petugas kelurahan atau pendamping sosial. Data yang tidak diperbarui bisa membuat keluarga tidak mendapat prioritas, meskipun sebenarnya memenuhi kriteria.

Kesimpulan

Meskipun PKH 2025 memberi prioritas besar untuk keluarga di wilayah 3T, keluarga dari kawasan permukiman perkotaan tetap memiliki peluang besar mendapatkan bantuan apabila termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Keberadaan dalam DTSEN, kepemilikan komponen PKH, dan kondisi ekonomi yang sangat rentan menjadi penentu utama kelayakan bantuan.

Warga dianjurkan untuk terus memantau status bantuan melalui jalur resmi dan melakukan pemutakhiran data secara berkala agar tidak terlewat dari daftar penerima.