Alasan di Balik Perubahan Nama DTKS ke DTSEN yang Perlu Diketahui
Pemerintah resmi mengubah nama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Perubahan ini bukan sekadar pergantian istilah, tetapi juga mencerminkan pembaruan sistem pendataan masyarakat yang lebih komprehensif dan inklusif.
Dilansir dari sumber pikiranrakyatgarut Rabu (7/5/2025), Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut langkah ini sebagai upaya memperluas cakupan data yang tidak hanya fokus pada penerima bantuan sosial, tetapi juga seluruh aspek sosial ekonomi penduduk Indonesia.
Alasan Perubahan DTKS Menjadi DTSEN
- Memperluas Cakupan Data
DTKS sebelumnya hanya mencatat warga penerima bantuan sosial, sedangkan DTSEN mengumpulkan data seluruh penduduk berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan demografi. - Meningkatkan Akurasi dan Validitas
DTSEN dirancang dengan metode pendataan yang lebih modern dan terintegrasi lintas kementerian, sehingga meminimalkan data ganda dan kesalahan informasi. - Mendukung Perumusan Kebijakan yang Lebih Tepat
Dengan cakupan data yang lebih luas, pemerintah dapat merancang program yang lebih relevan, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat. - Mendukung Digitalisasi Data Nasional
DTSEN akan menjadi basis data terpadu yang dapat diakses oleh berbagai instansi untuk mempercepat pelayanan publik dan penyaluran bantuan.
Dampak Positif Perubahan Nama dan Sistem
Perubahan dari DTKS ke DTSEN diharapkan dapat mempermudah proses verifikasi penerima bantuan, meningkatkan transparansi, dan memastikan setiap warga negara yang membutuhkan bantuan bisa terdata secara akurat.
Selain itu, data yang terkumpul juga dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.
Kesimpulan
Transformasi DTKS menjadi DTSEN adalah langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki sistem pendataan nasional.
Dengan cakupan yang lebih luas dan teknologi yang lebih canggih, DTSEN diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam penyusunan kebijakan sosial ekonomi yang tepat sasaran.
