Alhamdulillah! Lebih dari 165.000 Guru TK Madrasah dan Pondok Pesantren Kini Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi DKI Jakarta dan Kanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta kembali bersinergi untuk memberikan kepastikan perlindungan bagi guru honorer di lingkungan Kemenag DKI Jakarta.
Kedua belah pihak berupaya memastikan bahwa tenaga pendidik honorer tersebut tetap terlindungi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag DKI Jakarta, Adib, menyatakan pihaknya bekerja sama dengan Kanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta dalam layanan kepesertaan Jamsostek.
Menurutnya, sekitar 2.600 guru honorer madrasah di DKI Jakarta telah terdaftar dalam program tersebut.
“Guru-guru honorer di lingkungan madrasah mendapatkan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan dari anggaran Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam,” ujar Adib dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/2/2025).
Ia menambahkan manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat besar, termasuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.
Pentingnya perlindungan dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) menjadi fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan keluarganya.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan klaim simbolis kepada dua ahli waris guru honorer peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia.
Masing-masing ahli waris menerima santunan bernilai ratusan juta rupiah sebagai bukti nyata manfaat program ini.
”Tentu semua orang ingin selalu selamat, tetapi jika risiko tidak dapat dihindari, maka jaminan sosial menjadi sangat penting,” ujar Adib. Menurutnya, program ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga guru honorer yang kehilangan tulang punggung ekonomi mereka.
Adib juga menekankan pentingnya edukasi program Jamsostek kepada masyarakat. “Banyak yang belum mengetahui program ini. Oleh karena itu, mereka yang sudah memahami pentingnya perlindungan sosial diharapkan bisa menyebarluaskan informasi ini,” kata Adib.
Lebih lanjut, ia berjanji untuk terus memperluas cakupan kepesertaan bagi guru-guru honorer di lingkungan Kanwil Kemenag DKI Jakarta. “Saat ini ada sekitar 4.000 guru honorer di lingkup Kanwil DKI. Kami berharap seluruhnya dapat terlindungi dalam program ini,” ujarnya.
Di lain pihak, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian, menjelaskan program perlindungan bagi guru honorer di lingkungan Kemenag telah berjalan sejak 2023.
Saat ini, terdapat sekitar 165.000 guru honorer Kemenag di seluruh Indonesia yang terdaftar di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Rawamangun.
Seluruh iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini dianggarkan melalui APBN lewat Kementerian Agama.
Deny berharap program ini tetap berjalan pada 2025. “Kami berharap tetap ada alokasi anggaran dari Kementerian Agama untuk guru-guru honorer. Jika masih dialokasikan, tentu sangat baik,” kata Deny.
Namun, apabila anggaran perlindungan guru TK Madrasah dan Pondok Pesantren belum tersedia, pihaknya akan berupaya mengajukan dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar tetap terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan.
Sejauh ini, Pemprov DKI telah memberikan dana hibah melalui Biro Dikmental untuk membayar iuran kepesertaan pengurus masjid dan musala di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Deny menjelaskan para guru honorer di lingkungan Kemenag terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori pekerja formal atau penerima upah (PU).
Mereka terdaftar dalam dua program dasar, yaitu JKK dan JKM, dengan iuran hanya Rp10.800 per orang setiap bulan.
Besaran iuran ini didasarkan pada upah Rp2 juta per bulan. Jika peserta meninggal dunia, ahli warisnya berhak mendapatkan santunan sebesar Rp 96 juta, perawatan medis tanpa batas biaya sesuai kebutuhan, serta beasiswa untuk dua anak peserta mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi.
Deny juga mengundang instansi pemerintah lainnya yang mempekerjakan tenaga honorer untuk mendaftarkan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan dengan skema iuran Rp 10.800 per bulan.
Namun, ia menegaskan bahwa iuran harus dibayarkan secara berkelanjutan tanpa tunggakan. ”Keberlanjutan pembayaran iuran sangat penting untuk memastikan perlindungan pekerja tetap terjaga,” tegas Deny.
Di tempat lain, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Pulo Gebang Dewi Mulya Sari menyambut baik kerja sama ini besar harapan atas kontribusi dan peran aktif serta sinergi antar lembaga negara dalam menegakkan regulasi yang berlaku di Indonesia.
“Risiko saat bekerja sangat mungkin terjadi termasuk para pengurus masjid, maka dari itu perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan rasa nyaman tanpa rasa khawatir saat bekerja,” ucap Dewi.
Dewi juga menyebutkan, klaim yang diterima nantinya, apabila tertimpa musibah berupa JKM sebesar Rp 42 juta, namun setelah tiga tahun menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan ditambah dengan beasiswa bagi anak hingga bangku kuliah, sebesar Rp 174 juta.
“Mari kita rangkul dan tingkatkan kepedulian terhadap sesama dan memberikannya mereka perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan,” tambah Dewi.
Sebagai penutup Dewi mengatakan, “Manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan tersebut diharapkan mampu menjaga pekerja dan keluarganya tetap hidup layak dan tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan demi terciptanya #KerjaKerasBebasCemas,”.
