BADAN Intelijen Negara (BIN) mengungkap ada 41 dari 100 masjid di lingkungan kementerian, lembaga serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terindikasi telah terpapar radikalisme.
“Yaitu, 11 masjid kementerian, 11 lembaga, dan 21 masjid BUMN,” ujar Staf Khusus Kepala BIN Arief Tugiman, dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (17/11/2018).
Arief mengatakan terdapat tiga kategori tingkat paparan radikalisme dari 41 masjid tersebut. Pada kategori rendah ada tujuh masjid, 17 masjid masuk kategori sedang dan 17 masjid masuk kategori tinggi.
Selain itu, Arief menjelaskan secara keseluruhan dari hasil pendataan BIN, ada sekitar 500 masjid di seluruh Indonesia yang terindikasi terpapar paham radikal.
“Dai-dai kita mohon bisa diberdayakan untuk bisa memberikan dakwah yang menyejukan dan sekaligus mengkonter paham-paham radikal yang sekarang beredar,” ujarnya.
Direktur Sosial Budaya Baintelkam Polri, Brigadir Jenderal Merdisyah menambahkan masyarakat dan para kiai serta ulama harus mewaspadai masjid-masjid yang didominasi kelompok yang terpapar radikalisme.
Sebab, masjid itu juga sudah ada lingkungan terdekat baik perumahan dan perkantoran.
“Ada di Bintaro Sektor 9, pengurusnya itu bukan orang situ, tapi orang lain dengan pemahaman yang kami sampaikan,” kata Merdisyah.
“Begitu ada warga yang mau masuk mau adakan maulid, kata pengurus masjid tidak boleh karena dianggap bertentangan,” lanjutnya.
Untuk itu, kepolisian berharap agar peran ulama lebih ditingkatkan karena kedok yang digunakan adalah Gerakan Aswaja.
“Mereka pintar, pakai undercover-nya sebagai Gerakan Aswaja. Makanya Pak Kiai ini jadi concern kita agar peran ulama ditingkatkan,” katanya.
Degradasi Ideologi
Di samping persoalan masjid, BIN juga menyoroti degradasi ideologi yang tengah terjadi. Persoalan utamanya kata dia adalah meningkatnya konflik sosial berupa agama dan SARA, serta konten provokatif yang beredar di media massa.
Berdasarkan hasil penelitian BIN dengan salah satu Universitas Islam di Jakarta terhadap guru agama di madrasah mulai tingkat SD sampai SMA, Arief mengatakan sebanyak 63,70 persen memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lain.
“62,22 persen setuju hanya sistem pemerintahan berbasis syariat Islam yang terbaik untuk Indonesia. Ini guru agama,” katanya.
Sementara itu sebanyak 75,98 persen setuju pemerintah harus memberlakukan syariat Islam, lalu 79,72 persen setuju umat Islam wajib memilih pemimpin yang memperjuangkan syariat Islam.
Dari riset itu, lanjutnya, juga menunjukkan sebanyak 23,42 setuju pemerintah Indonesia hari ini adalah thagut. Kemudian 64,23 persen setuju nonmuslim tidak boleh menjadi presiden.
“Kalau berdasarkan konstitusi negara tidak seperti itu, karena dasarnya jelas,” ujar Arief.
Arief mengatakan riset itu pun menemukan tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) yang terindikasi terpapar radikalisme. Ada pula sebanyak 39 persen di 15 provinsi tertarik dengan paham radikal. Diantaranya di Provinsi Jawa Barat, Lampung, Kaliman Tengah dan Sulawesi Tengah.
