MEDAN – PT Inalum dikethaui mengunggah Rp 2,3 Triliun kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, dikarenakan tarif Pajak Air Permukaan yang tak kunjungan dibayarkan terhitung dari Tahun 2013-2016.
Prihal ini dikatakan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara, Sarmadan Hasibuan, menjawab wartawan, Senin (4/3/2019).
Sarmadan Hasibuan mengatakan, bahwa sudah tiga kali memenangkan sidang perpajakan di Jakarta. Tetapi hingga saat ini PT Inalum tak juga kunjung membayarkan tunggakan pajak tersebut.
“Kita sudah menang tiga kali sidangkan itu untuk masalah pajak tahun 2013 sampai 2016. Nanti kita sidang lagi untuk masalah pajak 2017 sampai November,” katanya, yang pada waktu selanjutnya akan mengadakan persidangan lagi.
Kemudian, Sarmadan mengatakan, semenjak tahun 2013 sampai 2016 PT Inalum menunggak pajak dan belum terbayarkan sebesar Rp 2,3.
“Dari tahun 2013 sampai 2016 itu pajak air permukaan PT Inalum tidak dibayarkan ke Pemprov Sumut dan terhitung mencapai 2,3 Triliun,” ucapnya.
Menurutnya, setiap bulan PT Inalum dikenakan tarif pajak sebesar Rp 41 Miliar.
“Setiap bulanya PT Inalum harus membayarkan pajak ke Pemprov Sumut sekitar 41 miliar,” katanya.
Dari Rp 2,3 Triliun itu terhitung dari tahun 2013 hingga 2017, namun untuk tarif pajak tahun 2018 Pemprov Sumut belum melakukan perhitungan.
“Untuk 2018 tarif pajak belum kita hitung berapa tunggakannya,” ucapnya.
Selanjutnya, akan ada peraturan Gubernur yang kemudian akan menindaklanjuti masalah pajak ini. Akan tetapi, menurut keputusan Menteri PUPR akan ada perubahan tarif pajak bagi PT Inalum, yaitu Rp 90 Miliar pertahunnya.
“sudah datang keputusan dari menteri pupr bahwa ada tarif pajak air permukaan di sana, dan perubahaan dari Pergub kita sudah kita dukung ke biro hukum untuk dilanjutkan.
Kami sudah menghitung dengan berdasarkan menteri pupr bahwa PT Inalum nanti mempunyai kewajiban Rp 90 miliar setahun,” ujarnya.
Saat ini kata Sarmadan, belum ada teguran langsung oleh Gubernur Edy Rahmayadi kepada PT Inalum untuk segera melunasi tunggakan pajaknya. Tetapi, ia mengatakan, sudah berulangkali menyampaikan kepada perwakilan PT Inalum itu untuk bisa mengadakan pertemuan dengan Edy Rahmayadi.
“Gubernur belum ada melampirkan surat untuk bertemu, secara resmi kita belum melampirkan surat, tetapi sewaktu dipengadilan kami bilang bahwa gubrnrur mau ketemu,” ucapnya.
Ia mengakui, sampai saat ini masih menunggu persidangan selanjutnya, apakah setelah ini akan ada upaya baik dari perusahaan aluminium itu untuk membayarkan tunggakan pajaknya.
“Kami masih menunggu keputusan persidangan,” ucapnya.
