Buka Musrenbang RPJMD dan RKPD Sumut, Bobby Nasution Fokuskan Investasi Rp100 Triliun
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin, 5 Mei 2025.
Acara ini menjadi momen penting untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan program nasional. Salah satu fokus utama yang disampaikan adalah target investasi besar senilai Rp100 triliun per tahun guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumut.
Fokus Utama Musrenbang RPJMD dan RKPD Sumut 2025-2026
Target Investasi Rp100 Triliun
Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa investasi menjadi kunci utama dalam pembangunan Sumatera Utara. Dengan target investasi Rp100 triliun per tahun, diharapkan akan membuka lapangan kerja, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, masuknya investasi akan membawa efek positif pada indikator makro pembangunan seperti penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi 6,08% pada 2029
Selain fokus pada investasi, Bobby juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,08% pada tahun 2029. Untuk mencapai target ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk menjalankan visi dan misi pembangunan dengan baik. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat diperlukan dalam menyusun kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan
Bobby Nasution menekankan bahwa pembangunan di Sumatera Utara harus inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Perencanaan pembangunan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan dapat memberikan dampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat
Kolaborasi dengan Stakeholder
Dalam Musrenbang, Bobby juga mengajak seluruh stakeholder, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat, untuk berkolaborasi dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan. Partisipasi aktif dari berbagai pihak akan memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat
Kolaborasi dengan Mitra Strategis
Musrenbang juga diwarnai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sumut dan beberapa institusi penting, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Kepolisian Daerah Sumut, Kanwil Kemenkumham Sumut, serta pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei. Kerjasama ini bertujuan mengoptimalkan data, penanganan hukum berbasis keadilan restoratif, dan pengelolaan tenaga kerja di KEK Sei Mangkei.
