Cara Cek Status KKS dan BPNT Secara Online Oktober 2025

Pemerintah menyatakan bahwa saldo BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk periode Oktober–Desember 2025 akan mulai disalurkan ke pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang aktif.

Penyaluran dilakukan melalui bank Himbara (seperti BRI, BNI, Mandiri) sebagai kanal utama bagi penerima bantuan pangan.

Menurut laporan terakhir, saldo KKS kembali aktif sejak 6 Oktober 2025, sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya sempat gagal mendapat penyaluran akan menerima dana BPNT melalui sistem ini.

Alur Penyaluran & Syarat KKS Aktif

Penyaluran BPNT lewat bank Himbara menuntut agar KKS penerima sudah diaktivasi dan valid.

Bila KKS belum aktif atau belum diverifikasi, saldo bantuan tidak akan dikreditkan.

Sebagaimana disebut dalam berita media, pemerintah telah mengaktifkan kembali saldo KKS sejak 6 Oktober 2025 agar bantuan dari program seperti BPNT, PKH, dan program lainnya bisa cair berjalan selaras.

Selain itu, KPM yang sempat gagal pencairan di tahap sebelumnya akan dijadikan prioritas agar tidak tertinggal dalam distribusi bantuan.

Cara Cek Status KKS & BPNT

Supaya tidak melewatkan bantuan, penerima perlu mengecek status KKS dan BPNT mereka.

Berikut langkah praktis:

Cek melalui aplikasi atau situs Cek Bansos (cekbansos.kemensos.go.id) dengan memasukkan NIK, nama, dan alamat domisili.
Pastikan status KKS tertera sebagai “aktif” atau “kartu valid”.
Bila status belum aktif, segera kontak bank Himbara terkait (misal BRI / BNI / Mandiri) atau petugas sosial setempat untuk memverifikasi kartu.
Setelah KKS aktif, pantau saldo masuk ke rekening bank Himbara atau melalui notifikasi aplikasi perbankan.

Dengan langkah tersebut, kamu bisa mengecek apakah bantuan BPNT akan tiba tanpa harus mendatangi bank atau kantor pemerintah.

Dampak bagi KPM & Catatan Penting

Jika KKS aktif dan data penerima sudah valid, KPM akan menerima saldo BPNT secara langsung melalui bank Himbara, tanpa melalui PT Pos lagi.

Hal ini mempercepat proses dan meningkatkan transparansi penyaluran.

Namun, jika KKS belum aktif atau belum diverifikasi, ada risiko dana tidak masuk atau tertunda.

Pemerintah mendorong agar masyarakat memperbarui data di sistem DTSEN / DTKS dan memastikan integrasi data dengan Dukcapil agar proses validasi lancar.

Sekalipun belum ada tanggal tunggal untuk semua daerah, diperkirakan penyaluran akan berlangsung bertahap sepanjang bulan Oktober hingga Desember 2025