Apa Pentingnya Pemutakhiran DTSEN Untuk KPM Bansos?
Pemerintah menekankan pentingnya Pemutakhiran Data DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai dasar utama penyaluran intervensi dan bantuan sosial (bansos).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan seluruh program yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan ekonomi, saat ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Melalui DTSEN, pemerintah dapat mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara lebih akurat dan meminimalkan kesalahan penargetan.
Baca Juga : Begini Cara Mudah Cek Desil Dan DTSEN Penerima Bansos 2025
DTSEN Menjadi Fondasi Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat
Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam memastikan bansos menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Untuk itu, pemerintah membangun sistem basis data terpadu melalui DTSEN .
Sistem ini mengumpulkan informasi penting seperti tingkat pendapatan, kondisi tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, dan berbagai indikator sosial lainnya.
DTSEN berfungsi sebagai dasar perencanaan berbagai program bantuan pemerintah, termasuk PKH, BPNT, PIP, bantuan tunai, hingga program percepatan penanganan kemiskinan.
Dengan menggunakan DTSEN, pemerintah dapat menghindari tumpang tindih bantuan dan memastikan bansos tepat mengenai sasaran.
4 Pentingnya Pemutakhiran Data DTSEN untuk KPM Bansos
1. Pentingnya Akurasi Data dan Peran Desil
Sistem data Bansos yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial, mengelompokkan penduduk berdasarkan tingkat ekonomi, mulai dari Desil 1 hingga Desil 10.
Desil 1 mewakili 10 persen penduduk dengan kondisi ekonomi paling bawah (paling membutuhkan).
Pengurutan data ini sangat krusial, karena program bantuan seperti PKH dan BPNT menyasar KPM yang berada di desil-desil terendah
Jika data awal tidak beres, maka seluruh alur penyaluran dan keberhasilan program kesejahteraan sosial akan terganggu.
2. Karang Taruna sebagai Pilar Utama Data DTSEN
Mengingat basis Karang Taruna berada di desa dan akar rumput, organisasi kepemudaan ini didorong untuk menjadikan perbaikan data sebagai prioritas utama gerakan.
Kehadiran kader Karang Taruna di lapangan dapat memperkuat proses pemutakhiran data yang dikelola BPS.
Terdapat dua jalur utama dalam pemutakhiran data:
- Jalur Formal: Melibatkan perangkat desa/kelurahan, RT/RW, hingga pemerintah daerah (Bupati/Walikota).
- Jalur Partisipasi: Melibatkan masyarakat luas melalui saluran yang disiapkan pemerintah.
3. Saluran Partisipasi untuk Perbaikan Data DTSEN
Masyarakat, termasuk kader Karang Taruna dan pilar-pilar sosial lainnya, dapat menyalurkan usulan atau sanggahan (koreksi data) melalui beberapa platform resmi yang disediakan pemerintah:
- Aplikasi Cek Bansos: Tersedia menu Usul Sanggah bagi masyarakat luas untuk mengajukan usulan KPM baru yang layak atau menyanggah data KPM yang dianggap tidak layak.
- Aplikasi SIKS-NG (Social Welfare Information System New Generation): Aplikasi khusus yang digunakan oleh operator di tingkat desa hingga kabupaten untuk memutakhirkan data secara formal.
- Pilar-pilar Sosial: Melalui pendamping sosial di lapangan, seperti Pendamping PKH, Tenaga Ahli Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Tagana.
Proses Usulan atau Verifikasi:
Saat mengusulkan seseorang sebagai penerima bansos dan harus masuk ke dalam DTSEN, kader Karang Taruna dan pilar sosial wajib mendatangi rumah KPM, mewawancarai tentang penghasilan dan kondisi riil, serta melengkapi data yang dibutuhkan, termasuk foto aset, sesuai kriteria BPS.
4. Fokus Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan
Tujuan akhir dari perbaikan data adalah memberdayakan masyarakat agar mencapai kesejahteraan sosial.
Karang Taruna diharapkan mengambil peran nyata dalam:
- Meningkatkan Keterampilan KPM.
- Memperkuat Aset (modal) KPM.
- Memperluas Akses KPM terhadap peluang ekonomi dan sumber daya.
Ini adalah langkah konkret untuk membantu 12 sasaran rentan (seperti fakir miskin, anak rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, dan perempuan rentan) agar mereka bisa mandiri, inovatif, dan tertib secara kelembagaan.
Kesimpulan
Pemutakhiran DTSEN sangat penting, agar penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran dan bisa menghindari dari tumpang tindih
