Deadline Bayar PBB di Medan Mundur ke 30 September 2025

Pemerintah Kota Medan resmi mengumumkan bahwa batas waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2025 diperpanjang hingga 30 September 2025.

Dilansir dari sumber Mimbar Online Jumat (12/9/2025) Keputusan ini menjadi kabar baik bagi warga Medan yang belum sempat melunasi kewajibannya.

Dengan kebijakan baru ini, masyarakat memiliki waktu tambahan untuk membayar PBB tanpa terkena denda keterlambatan.

Langkah perpanjangan ini pemerintah ambil untuk memberikan kelonggaran bagi warga, sekaligus meningkatkan kesadaran pentingnya pembayaran pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Apa Itu PBB dan Mengapa Penting?

PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang pemerintah kenakan kepada pemilik tanah maupun bangunan.

Pajak ini masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, infrastruktur, dan pelayanan publik di Kota Medan.

Dengan membayar PBB tepat waktu, warga ikut berkontribusi langsung terhadap kemajuan kota.

Deadline Baru Pembayaran PBB Medan

Awalnya, deadline pembayaran PBB tahun 2025 ditetapkan pada akhir Agustus.

Namun, berdasarkan update terbaru, Pemko Medan memutuskan untuk memperpanjang masa pembayaran hingga 30 September 2025.

Artinya, warga masih punya waktu tambahan satu bulan untuk melunasi pajak tanpa terkena sanksi administrasi.

Cara Bayar PBB di Kota Medan

Warga Medan bisa memilih beberapa cara praktis untuk membayar PBB, yaitu:

Bayar langsung di loket resmi Dinas Pendapatan Daerah atau kantor kecamatan.
Gunakan layanan perbankan yang sudah bekerja sama dengan Pemko Medan.
Manfaatkan pembayaran online melalui aplikasi atau situs resmi pajak daerah.
Dengan berbagai opsi tersebut, warga bisa lebih fleksibel dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya.

Dampak Positif dari Perpanjangan Deadline

Perpanjangan waktu pembayaran PBB memberi dampak positif, seperti:

Meringankan beban masyarakat yang belum sempat membayar.
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Medan.
Mengurangi potensi denda akibat keterlambatan.
Menambah peluang bagi Pemko Medan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak.