Geopark Danau Toba Terancam Dicabut UNESCO, Ini Pemicu Utamanya

Geopark Danau Toba Terancam Dicabut UNESCO, Ini Pemicu Utamanya

Status Geopark Danau Toba sebagai UNESCO Global Geopark kini berada di ujung tanduk. Setelah menerima peringatan keras berupa “kartu kuning” dari UNESCO pada September 2023, kawasan ini terancam dicabut statusnya jika tidak segera melakukan perbaikan tata kelola. Keindahan Danau Toba yang sudah dikenal dunia bukan hanya soal pesona alam, namun juga tanggung jawab besar dalam pengelolaannya

Sejarah dan Pentingnya Status UNESCO Global Geopark

Pengakuan UNESCO Global Geopark untuk Danau Toba bukan hal instan. Proses panjang dimulai sejak 2011 dan membawa Danau Toba menjadi destinasi unggulan dunia. Status ini membuka peluang besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat sekitar. Namun, status ini bukan tujuan akhir, melainkan sebuah tanggung jawab yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan.

Status UNESCO Global Geopark membantu meningkatkan citra internasional Danau Toba, menarik wisatawan, serta membuka akses pendanaan dan pengembangan konservasi. Oleh karena itu, menjaga standar pengelolaan sangat penting agar manfaat ini berkelanjutan.

Pemicu Utama Ancaman Pencabutan Status Geopark Danau Toba

Pemicu utama ancaman pencabutan status Geopark Danau Toba dari UNESCO Global Geopark adalah kurangnya tata kelola yang baik dan belum adanya tindakan perbaikan yang signifikan terhadap rekomendasi UNESCO setelah diberikan peringatan “kartu kuning”. UNESCO telah memberikan waktu dua tahun bagi pengelola untuk memperbaiki tata kelola, namun belum ada kemajuan yang berarti.

1. Manajemen yang Buruk

   Pengelolaan Geopark Danau Toba dianggap kurang adanya koordinasi antar lembaga, yang menghambat pengembangan wilayah tersebut. Kurangnya upaya promosi, kurangnya penyuluhan kepada masyarakat, dan rendahnya kualitas manajemen juga menjadi alasan yang memperburuk posisi Kaldera Toba di mata UNESCO.

2. Minimnya Koordinasi dan Anggaran

   Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) mengalami vakum selama dua tahun. Meskipun kepengurusan baru dibentuk pada Februari 2025 oleh Pemprov Sumut, organisasi ini belum bisa berjalan karena belum menerima alokasi anggaran operasional

3. Ketidakmampuan Mengikuti Saran UNESCO

   UNESCO telah memberikan saran perbaikan terkait pengelolaan dan promosi geopark. Namun, saran tersebut belum direspons dengan serius oleh pengelola serta pemerintah setempat, sehingga ancaman pencabutan status semakin mendesak.

   Di samping manajemen, faktor lainnya yang juga memicu ancaman adalah hilangnya identitas geopark di lapangan, kurangnya dana yang dialokasikan untuk pengelola, serta minimnya peran Badan Pengurus (BP) Geopark.

4. Pencemaran Lingkungan

   Kerusakan lingkungan di kawasan Danau Toba, seperti pencemaran akibat limbah dan sampah organik, juga dapat memperburuk citra geopark dan mengancam keberlanjutan ekosistem.

5. Minimnya Penyuluhan Publik

   Kurangnya informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan kawasan geopark juga menjadi hambatan, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami peran dan manfaat dari geopark.

Dampak Jika Status Geopark Danau Toba Dicabut

Jika status Geopark dicabut, ada beberapa dampak serius. Pertama, daya tarik wisata akan berkurang, yang akan menurunkan minat wisatawan baik lokal maupun internasional. Kedua, masyarakat setempat akan mengalami kerugian ekonomi karena pendapatan dari sektor pariwisata, seperti akomodasi dan makanan, akan berkurang. Ketiga, dukungan global akan hilang, termasuk kesempatan kerja sama internasional dalam perlindungan lingkungan dan pendidikan dari UNESCO.