Inflasi di Sumut Tertinggi Nasional, Pemprov Luncurkan 11 Langkah Cepat Stabilkan Harga Pangan

Inflasi di Sumut Tertinggi Nasional, Pemprov Luncurkan 11 Langkah Cepat Stabilkan Harga Pangan

Medan, Sumatera Utara – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat mengatasi lonjakan inflasi yang tercatat mencapai 5,32 persen (year-on-year) pada September 2025, tertinggi di Indonesia.

Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas utama karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama terhadap daya beli dan kebutuhan pokok.

“Inflasi bukan sekadar angka statistik. Ini adalah tekanan nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, langkah cepat dan terukur harus segera diambil, terutama untuk menstabilkan harga pangan,” ujar Bobby Nasution saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri secara virtual, Senin (6/10/2025), dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman, Medan.

Penyebab Utama Inflasi di Sumut: Harga Pangan Naik Tajam

Menurut data Pemprov, penyumbang terbesar inflasi di Sumut berasal dari komoditas pangan, seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras.

Untuk menekan lonjakan harga, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan 11 langkah strategis jangka pendek yang akan dijalankan dalam tiga bulan ke depan.

11 Langkah Strategis Pemprov Sumut Atasi Inflasi

Sebagai respons atas tingginya inflasi di Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merumuskan sejumlah tindakan cepat yang ditargetkan mampu menekan lonjakan harga kebutuhan pokok.

Dalam tiga bulan ke depan, Pemprov Sumut akan menjalankan 11 langkah strategis pengendalian inflasi yang difokuskan pada stabilisasi harga pangan, penguatan distribusi, dan perlindungan daya beli masyarakat.

Berikut ini 11 langkah yang sudah dirancang Pemprov Sumut untuk atasi inflasi:

1. Distribusi gratis komoditas penyumbang inflasi
2. Paket bundling beras SPHP murah dan cabai merah
3. Percepatan bantuan pangan
4. Penyelenggaraan pasar murah di berbagai daerah
5. Intervensi tata niaga pangan
6. Inspeksi dan sidak pasar secara berkala
7. Pemantauan distribusi bahan pokok
8. Penguatan kerja sama antar daerah penghasil pangan
9. Penugasan BUMD untuk mengelola cabai dan bawang
10. Antisipasi stok pangan untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis)
11. Penetapan toko pemantau inflasi (toko pantau)

Semua langkah ini dijalankan dengan prinsip 4T: Tepat lokasi, Tepat komoditas, Tepat sasaran, dan Tepat waktu.

“Kami ingin masyarakat langsung merasakan manfaatnya, bukan hanya di atas kertas,” tegas Bobby.

Peran BUMD dalam Menjaga Stok Pangan Sumut

Selain langkah cepat, Pemprov Sumut juga mendorong optimalisasi peran BUMD pangan daerah agar mampu menjaga stabilitas stok dan harga.

Beberapa BUMD yang diberdayakan antara lain PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) yang ditugaskan mengelola dan menyalurkan komoditas utama seperti cabai, bawang merah, dan beras.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menyebut bahwa Pemprov juga sedang memperkuat produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir, bekerja sama dengan kelompok tani dan pemerintah kabupaten/kota.

“Jika produksi dalam daerah kuat dan distribusi lancar, maka kita tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan luar. Ini kunci untuk mengendalikan harga di tingkat konsumen,” jelas Poppy.

Koordinasi Lintas Instansi untuk Tekan Inflasi di Sumut

Sebagai bagian dari strategi jangka menengah, TPID Sumut juga meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi seperti Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, dan Satgas Pangan.

Komunikasi kepada publik pun terus diperkuat melalui konferensi pers dan publikasi rutin agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang transparan dan akurat terkait perkembangan harga.