Kemensos Coret 228 Ribu Penerima Bansos Tak Layak, Diduga Terlibat Judi Online
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus melakukan evaluasi data bansos 2025 guna memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Dalam pembaruan data terbaru, Kemensos telah menghapus 228 ribu penerima bantuan sosial dari daftar penerima karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria.
Proses ini merupakan hasil kolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Dari total lebih dari 600 ribu penerima yang terindikasi tidak layak, sebanyak 228 ribu telah kami coret.
Banyak dari mereka diketahui terlibat judi online atau memiliki saldo rekening yang tidak sesuai kategori penerima bansos,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kamis (7/8), dikutip dari Antara.
375 Ribu Penerima Bansos Masih dalam Proses Verifikasi
Selain data yang telah dicoret, Kemensos masih mendalami lebih dari 375 ribu penerima bansos lainnya.
Verifikasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan profil rekening bank, status pekerjaan, hingga aktivitas transaksi keuangan mencurigakan, termasuk yang berkaitan dengan perjudian daring.
Kemensos berencana melakukan skrining ketat terhadap rekening calon penerima bansos sebelum tahap penyaluran berikutnya di triwulan ketiga tahun 2025.
“Kami ingin sejak awal, penerima bansos sudah tersaring dengan baik. Ini bagian dari perbaikan sistem distribusi bansos agar lebih akurat dan adil,” jelas Mensos.
Bansos Akan Dihentikan Jika Tidak Sesuai Kriteria
Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa bansos hanya boleh diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak, dengan data yang akurat dan telah diverifikasi.
Kemensos menegaskan bahwa bantuan akan dihentikan atau diblokir jika hasil verifikasi menunjukkan ketidaksesuaian, termasuk indikasi penyalahgunaan seperti transaksi judi online.
“Kami menjunjung prinsip keadilan dan transparansi. Jika terbukti tidak layak, maka bantuan akan kami cabut, dan digantikan oleh penerima lain yang lebih membutuhkan,” tegas Saifullah.
Validasi Bansos Akan Libatkan Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait
Dalam rangka memastikan penyaluran bansos yang bersih dan tepat sasaran, Kemensos juga akan menggandeng berbagai lembaga serta pemerintah daerah dalam proses validasi data penerima bantuan sosial.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap program bansos 2025 dan mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan.
