Medan – Technical Delegate atau TD segera dihadirkan ke pertemuan dengan KONI Sumut untuk menuntaskan terkait protes Tim Kota Sibolga pada pertandingan sepakbola Pekan Olahraga Wilayah (Porwilsu) 2018 Wilayah IV.
Hal itu disampai pada pertemuan Viktor Simamora selaku perwakilan tim sepakbola Kota Sibolga dengan KONI Sumut yang diwakili Wakil Ketua KONI Sumut Bidang Organisasi, Sakiruddin SE MM di kantor KONI Sumut, kemarin (9/5/2018).
“Hari Senin (14/5/2018), Technical Delegate sepak bola kita panggil”,kata Sakiruddin dalam pertemuan tersebut di Medan.
Tim sepakbola Sibolga melaporkan Tapanuli Tengah (Tapteng) yang dianggap melanggar regulasi karena memainkan empat pemain berasal dari Kabupaten Deliserdang.
Tapteng memainkan empat pemain yang bukan berasal dari daerahnya sendiri. Mereka tidak punya Kartu Keluarga dan hanya mengandalkan surat keterangan domisili. Tapi, PSSI memperbolehkan penggunaan surat keterangan domisili sebagai pengganti kartu keluarga dan KTP.
Padahal, regulasi resmi Porwil Sumatera Utara Tahun 2018 diterbitkan Assosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara. Pasal 26 ayat 2 poin H tegas menyatakan setiap pemain pada dokumen pendaftaran harus menyerahkan salinan Kartu Keluarga asli dan akte kelahiran.
Pemeriksaan data persyaratan administrasi pemain pun tidak berjalan sesuai aturan. Mengacu pada statuta PSSI pada tahapan screening harus dilengkapi pihak Dinas Pendidikan, Kepolisian, Dokter, namun yang dilaksanakan tidak demikian.
Herannya lagi, protes diajukan ke panitia dengan membayar Rp 1 juta, namun sampai selesainya pertandingan Wilayah IV, Fityan Hamdy selaku Technical Delegate dari Asprov PSSI Sumut tak memprosesnya. Padahal, diajang tersebut Technical Delegate yang bertanggungjawab.
KONI Sumut sendiri kaget mengetahui TD tak memproses protes tim Kota Sibolga. “Kan yang bertanggungjawab TD. Seharusnya masalah tersebut diselesaikannya”,ujar Sakiruddin.
Yeng mengecewakan lagi saat KONI Sumut menerima laporan bahwa di wilayah IV tak ada drawing pembagian grup. Tim yang berlaga di wilayah tersebut sudah ditetapkan oleh TD.
“Kami sempat menanyakan pada TD, tapi tak digubris. Begitu juga dengan protes kami, TD melepaskan tanggungjawab dengan menyebutkan multieven ini gawean KONI”,tambah Viktor Simamora sambil menyebutkan TD tak mengerti regulasi.
Lagi lagi disampaikan Hadi Khairul, salah satu pemerhati sepak bola di Sumatera Utara. Dia mengkritik TD yang tak profesional menjalankan tugasnya. Tugas TD bukan hanya melaksanakanl, tapi harus menyelesaikan masalah dengan melakukan koordinasi KONI Sumut.
“Bukan membiarkan atau mendiamkan. Kalau tak mampu tak usah jadi Technical Delegate”,kata Hadi Khairul. (malaon)
