Tapteng, 24/10 (Antarasumut) – Komisi Pemilihan Umum Daerah Tapanuli Tengah telah menetapkan empat pasang calon bupati Tapanuli Tengah periode 2017-2022 .
Empat pasang calon bupati Tapanuli Tengah tersebut adalah Bakhtiar Ahmad Sibarani- Darwin Sitompul (BADAR), pasangan Amin Pardomuan Napitupulu- Ramses Hutagalung (AMIRA) masing-masing dari jalur Partai Politik. Sedangkan dari jalur perseorangan, pasangan Buyung Sitompul-Binsar Saruksuk (BESAR) dan pasangan Pastor Rantinus Manalu- Ustaz M.Solikin Lubis (PAUS).
Keempat calon ini ditetapkan KPU sebagai calon bupati Tapanuli Tengah berdasarkan surat putusan KPUD Tapteng nomor 73/kpts/kpu-kab-002.434687/2016. Sedangkan untuk pasangan Syariful Pasaribu- Mual Berto Hutauruk (SAMUAL) dinyatakan gugur, karena tidak memenuhi syarat pencalonan khususnya dari partai pendukung yaitu PKPI.
“Setelah memperhatikan dan melakukan verifikasi faktual terhadap berkas persyaratan calon bupati Tapanuli Tengah, maka KPUD Tapanuli Tengah memutuskan sebanyak 4 orang calon bupati Tapteng, dan 1 pasangan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan pencalonan,”tegas Komisioner KPUD Tapteng, Timbul Panggabean sewaktu memancakan surat penetapan.
Pasca dibacakannya putusan dari KPUD Tapanuli Tengah, pasangan ‘SAMUAL’ langsung bergerak ke KPUD Tapteng, untuk meminta berkas yang dicoret KPU.
Pasangan ini menolak tegas putusan yang KPUD Tapanuli Tengah, dan melakukan perlawan terkait putusan tersebut.
“Kami tidak terima dengan putusan ini, karena Panwas Kabupaten Tapanuli Tengah sudah memerintahkan kami untuk maju dan melakukan pendaftaran kembali. Namun nyatanya KPUD Tapanuli Tengah tidak bersifat netral lagi dengan mencoret kembali pasangan ‘SAMUAL’. Untuk itu, kami akan melakukan perlawanan hukum kepada KPUD Tapteng, dengan mengadukan KPUD Tapteng ke DKPP,”tegas tim sukses Pasangan ‘SAMUAL’ di centernya.
Mereka mengakui, bahwa putusan yang diambil oleh KPUD Tapteng telah menciderai perjalan demokrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena Panwas sudah memerintahkan untuk menerima pasangan ‘SAMUAL’ untuk ikut menjadi peserta pilkada, namun KPUD mencoretnya.
