Mengurai Masalah Data Penerima Bansos Mengapa Banyak yang Tak Tepat Sasaran?
Data bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen penting pemerintah untuk melindungi masyarakat rentan dari tekanan ekonomi—mulai dari kemiskinan, krisis ekonomi, hingga dampak bencana. Namun, di tengah besarnya manfaat yang diharapkan, masalah klasik terus muncul: bantuan yang tidak tepat sasaran.
Tidak sedikit masyarakat yang seharusnya tidak berhak justru menerima, sementara yang benar-benar membutuhkan malah terlewat.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Masalah data penerima bansos ternyata jauh lebih kompleks dibanding yang terlihat di permukaan.
Baca juga: Cara Cek Bansos Kemensos Desember, Pastikan Namamu Terdaftar
1. Basis Data Bansos yang Belum Selaras
Salah satu penyebab utama ketidaktepatan sasaran adalah ketidaksinkronan data antar lembaga. Data penerima bansos biasanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, perubahan kondisi ekonomi masyarakat sering kali tidak terekam secara cepat—misalnya ketika seseorang yang dulu miskin kini sudah lebih sejahtera, atau sebaliknya.
Selain itu, perbedaan standar pendataan di tingkat desa, kelurahan, dan pusat membuat validasi data tidak berjalan optimal. Akibatnya, data lama tetap dipakai, meski kondisinya sudah berubah.
2. Perubahan Kondisi Ekonomi yang Dinamis
Status ekonomi masyarakat sangat dinamis. Orang yang sebelumnya bekerja bisa kehilangan penghasilan, sementara yang dulunya tidak mampu bisa saja bangkit secara ekonomi. Jika pemutakhiran data tidak dilakukan secara berkala, maka data akan tertinggal dari realita.
Di lapangan, proses pemutakhiran ini sering terhambat karena:
kurangnya sumber daya petugas,
keterbatasan teknologi,
minimnya pelaporan dari masyarakat.
Akhirnya, mereka yang baru jatuh miskin tidak langsung masuk daftar penerima, sementara yang sudah mampu tetap tercatat.
3. Masalah Administrasi dan Dokumen
Banyak masyarakat miskin yang mengalami hambatan administratif, seperti:
tidak memiliki KTP,
alamat tidak sesuai domisili,
anggota keluarga belum terdaftar.
Padahal, dokumen kependudukan merupakan syarat utama untuk masuk ke data bansos. Kondisi ini membuat kelompok paling rentan justru tidak terjangkau bantuan, sementara mereka yang lebih tertib administrasi lebih mudah terdata.
4. Potensi Praktik Tidak Adil di Lapangan
Dalam beberapa kasus, proses pendataan di tingkat lokal bisa dipengaruhi berbagai faktor, misalnya:
kedekatan dengan aparat setempat,
tekanan sosial,
kepentingan politik.
Ini menyebabkan seleksi penerima bansos tidak murni berbasis kondisi ekonomi, tetapi juga faktor hubungan personal. Walau tidak selalu terjadi, kasus data seperti ini menambah daftar penyebab ketidaktepatan sasaran.
5. Minimnya Literasi Digital dan Akses Teknologi
Kini, banyak proses pengecekan bansos dilakukan secara online. Namun, tidak semua masyarakat—terutama di daerah terpencil—memiliki akses internet atau pemahaman teknologi. Akibatnya, mereka tidak bisa:
mengecek status penerima,
melaporkan ketidaksesuaian data bansos,
melakukan pengajuan ulang.
Sementara itu, pihak yang lebih melek teknologi lebih mudah memanfaatkan sistem, termasuk untuk pengajuan yang sebenarnya tidak berhak.
6. Ketidaksesuaian Kriteria dengan Kondisi Lapangan
Kriteria penerima bansos sering ditentukan berdasarkan indikator tertentu seperti:
pendapatan.
kepemilikan aset.
kondisi rumah.
Namun, indikator ini tidak selalu mencerminkan kondisi nyata. Misalnya, ada keluarga yang tampak memiliki rumah permanen, tetapi sebenarnya terlilit utang atau tidak punya penghasilan tetap. Sebaliknya, ada pula yang berpenghasilan cukup tetapi masih tercatat sebagai keluarga miskin karena belum memperbarui data.
Dampak Ketidaktepatan Sasaran Data Bansos
Masalah data bansos bukan sekadar isu teknis—dampaknya nyata bagi masyarakat:
Meningkatkan kecemburuan sosial antarwarga.
Mengurangi kepercayaan kepada pemerintah, karena bantuan dianggap tidak adil.
Melemahkan fungsi bansos sebagai jaring pengaman sosial.
Menyebabkan pemborosan anggaran, karena dana tidak tersalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
Dalam jangka panjang, hal ini bisa memperburuk masalah kemiskinan yang seharusnya ingin diatasi oleh bansos itu sendiri.
Upaya Perbaikan: Apa yang Sudah dan Bisa Dilakukan?
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, antara lain:
1. Pemutakhiran Data Bansos Secara Berkala
Pendataan harus dilakukan rutin dengan melibatkan aparat desa, RT/RW, dan masyarakat. Teknologi digital dapat membantu agar data lebih akurat dan cepat diperbarui.
2. Integrasi Data Antar Lembaga
Sistem yang terhubung antara kementerian, dinas daerah, dan lembaga kependudukan akan mengurangi data ganda dan ketidaksinkronan.
3. Transparansi dan Pelibatan Publik
Masyarakat perlu diberikan akses untuk:
mengecek status,
melaporkan ketidaktepatan,
ikut mengawasi proses penyaluran.
Semakin terbuka prosesnya, semakin kecil peluang penyalahgunaan.
4. Mempermudah Akses Administrasi
Pemerintah perlu memastikan semua warga mudah mendapatkan dokumen kependudukan agar mereka tidak terhalang secara administratif untuk menerima bantuan.
5. Peningkatan Literasi Digital
Program pendampingan teknologi sangat membantu warga, terutama lansia dan masyarakat di daerah terpencil.
Kesimpulan
Masalah data penerima bansos yang tidak tepat sasaran bukanlah persoalan sederhana. Ia menyangkut sistem pendataan, administrasi, teknologi, bahkan keadilan sosial. Namun, dengan komitmen untuk memperbaiki data secara transparan, akurat, dan inklusif, bansos dapat benar-benar menjadi jaring pengaman bagi mereka yang paling membutuhkan.Data bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen penting pemerintah untuk melindungi masyarakat rentan dari tekanan ekonomi
