Medan – Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi terkait pihak kampus UNPRI yang tidak ingin berdialog.
Ratusan mahasiswa ini terdiri dari gabungan mahasiswa yang tergolong dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
GMNI terdiri dari mahasiswa Sumatera Utara, baik UNPRI, UMSU, USU, UNIKA, UHN, dan bahkan UISU.
Tidak hanya melakukan demonstrasi terkait penolakan pihak UNPRI untuk berdialog, GMNI juga menuntut penarikan surat pemecatan dan skorsing anggota mereka.
“Saya bukan kriminal, kenapa saya di DO (Drop Out/Dipecat),” teriak Nebur Fine, salah satu mahasiswi yang dipecat secara tidak hormat, Selasa (20/06)
Fine menjelaskan bahwa demonstrasi yang dia dan teman-temannya lakukan tidak sekedar penuntutan akan pembayaran parkir, namun juga menuntut akan pelarangan organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan perkuliahan yang masih diberlangsungkan secara daring.
“UNPRI telah melanggar UUD 1945 dimana kebebasan mengeluarkan aspirasi serta berserikat dan berkumpul dilindungi. Mengapa suara kami dibungkam dengan tindakan pemecatan?” ujar Fine lagi.
Sementara itu, salah satu mahasiswa UNPRI lainnya yakni Ria Anglina Sahputri yang juga mendapatkan sanksi DO juga mengutarakan ketidak benaran yang ada pada UNPRI.
“Saya dengan tiga teman lainnya, merasa ini adalah bentuk pembungkaman, saya tergabung dalam GMNI, hari ini teman-teman GMNI sekota Medan ikut turun membela kami, karna ini tidak adil, pemecatan secara sepihak,” ujar Ria salah satu mahasiswi yang dipecat secara tidak hormat, Selasa (20/06)
Lalu Ria juga menjelaskan tarif yang dipatokan pihak kampus pada mahasiswa. Yakni perbulannya mahasiswa akan dikenakan Rp. 100.000 dan sisa saldo tidak dapat diakumulasikan ke bulan berikutnya.
Selain itu Ria juga menjelaskan sanksi yang diberikan oleh pihak UNPRI, yakni DO dan skorsing selama dua semester.
“Tidak hanya DO, tapi beberapa rekan kami di GMNI juga mendapat ancaman, ada juga yang di skorsing selama dua semester,” ungkapnya.
Namun setelah berbagai aksi yang dilakukan oleh GMNI, pihak UNPRI tetap tidak mau melakukan dialog. Dengan alasan Rektor Chrismis Novalinda Ginting dan Ketua Yayasan Nyoman Ehrich Lister tidak ada di tempat.
Perwakilan yayasan hanya menyuarakan bahwa hasil rapat akan digelar dialog bersama mahasiswa pada tanggal 5 Juli 2023.
Padahal, di hari yang sama, di kampus UNPRI diadakan acara bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertajuk Edufin on Location.
Tak hanya sampai disitu, aksi para mahasiswa GMNI berujung pada kericuhan. Sehingga memaksa pihak UNPRI untuk membubarkan mereka.
Tak sampai disitu saja, salah seorang staff UNPRI sempak beradu pendapat dengan GMNI.
“Kalian sudah bikin malu nama UNPRI, mundur kalian semua,” ucap pria berkacamata dan berkemeja putih yang enggan menyebutkan nama.
Dengan memanasnya situasi ratusan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi tersebut pun akhirnya melakukan penyerudukan ke dalam UNPRI.
Dalam aksi yang memanas, pihak polisi mencoba untuk menengahi permasalahan yang ada.
“Ibu dan bapak di sini jangan membuat kami dan mahasiswa ini bentrok. Mereka hanya minta dialog, coba buka dialog. Jangan pancing-pancing emosi mereka juga, kami nggak mau bentrok dengan ratusan mahasiswa ini, kami disini untuk menjaga keamanan kedua belah pihak,” tegas salah satu aparat kepolisian yang berjaga.
Selang beberapa waktu setelah GMNI mulai tenang, mereka pun membubarkan aksi mereka.
