TANJUNGBALAI – Wakil Wali Kota Tanjungbalai Bupati Drs. H Ismail bersama dengan 184 Kepala Daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang berada di Wilayah I menerima apresiasi dan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018 dengan Predikat “B” dengan nilai 61,26 serta Rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan ditahun selanjutnya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin bertempat di The Trans Luxury Hotel, Jl Gatot Subroto, Kota Bandung Jawa Barat
Senin, (28/1/2019).
Adapun yang termasuk dalam Wilayah I adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Sumut, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Banten. Selain itu Pemerintah Provinsi tersebut juga dilakukan evaluasi oleh Kementrian PANRB.
Wakil Wali Kota Tanjungbalai mengatakan, Penghargaan ini merupakan komitmen bersama seluruh OPD di seluruh Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tanjungbalai. Dari segi Penilaian Pemko Tanjungbalai meningkat dari sebelumnya memperoleh nilai 60 dan saat ini meningkat menjadi 61,26. Semangat kerja ini hendaknya dilandasi dengan jiwa ASN semakin adaptif dalam perubahan untuk selalu bekerja keras, inovatif, kreatif dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga roda pembangunan di pusat maupun di daerah dapat berjalan tepat, cepat dan akurat serta dapat menyentuh seluruh aspek pembangunan masyarakat.
Hasil evaluasi SAKIP Pemko Tanjungbalai yang memperoleh kategori “B” merupakan daerah yang ketepatan perencanaan dan misi-misi serta tujuan maupun cascading yang baik.
Walau demikian, Wakil Wali Kota bersama Wali Kota Tanjungbalai berkeinginan agar ditahun 2019 lebih ditingkatkan lagi menjadi nilai “BB” yang mengacu pada ketepatan sistem perencanaan dan efisiensi anggaran.
Harapannya kedepan, semua OPD dalam mensinkronkan program kerjanya masing-masing fokus satu tujuan berbasis value for Money, mudah-mudahan tahun depan SAKIP kita bisa mendapat nilai “BB”, harapnya.
Menteri PANRB dalam sambutannya mengatakan, bahwa perubahan dalam paradigma publik sangat menginginkan perubahan yaitu pemerintah hadir untuk melayani, birokrasi hadir semakin dinamis melayani sekaligus memfasilitasi disetiap publik.
Sedangkan rekomendasi tentang SAKIP tersebut ditujukan agar setiap Pemerintah Daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat, ujar Menpan RB.
Terkait dengan Rapor SAKIP Kementerian PANRB bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan. Namun menunjukkan bagaimana kemampuan dari Pemerintah Daerah sendiri dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat, kata Menteri PANRB.
Untuk saat ini di Sumut belum ada satupun kabupaten/kota yang mendapat nilai “BB”, dengan demikian masih wajar kita memperbaiki dan menambah fokus pada beberapa program di OPD sehingga dapat meraih nilai tersebut, pungkas Wakil Wali Kota.
Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Barat, para Kepala Daerah di Wilayah I. Sedangkan pada jajaran Pemko Tanjungbalai diantaranya Kabag Orta Hamdani beserta para OPD terkait lainnya.(Surya)
