Pemutakhiran DTSEN Jadi Prioritas, Mensos Libatkan Kepala Daerah
Pemutakhiran DTSEN Jadi Prioritas, Mensos Libatkan Kepala Daerah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan tiga tugas utama dari Presiden Prabowo Subianto yang perlu dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, agar target pemerintah dalam mengurangi kemiskinan bisa tercapai.
Tugas-tugas tersebut meliputi pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial yang tepat, serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Kita belajar bersama, ini adalah arahan dari Presiden, jadi ada tiga tugas utama dari Presiden,” kata Gus Ipul saat bertemu dengan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Bupati Rokan Hilir Bistamam di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Gus Ipul menambahkan bahwa Kemensos memiliki tiga program utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Program-program tersebut adalah perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan.
Ia menjelaskan bahwa presiden telah mengamanatkan penyusunan data tunggal sebagai dasar untuk semua program bantuan dan pemberdayaan sosial, sehingga upaya pengentasan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran. Amanat ini menghasilkan DTSEN sebagai data tunggal yang wajib dijadikan pedoman bagi baik Pemerintah Pusat maupun Daerah.
“Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dikelola oleh BPS, menjadi acuan untuk semuanya termasuk Daerah. Jadi kepada Bupati dan Wali Kota, ingat untuk menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan, datanya harus berasal dari sini,” jelasnya.
Data tersebut dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, Kemensos dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memperbarui dan melakukan pemeriksaan di lapangan agar data semakin akurat. “Kami tidak lagi mengelola data, tetapi BPS yang mengelola, sehingga Bapak nanti harus berkolaborasi dengan BPS,” ucapnya.
Gus Ipul mengungkapkan bahwa masih terdapat bantuan yang tidak tepat sasaran, sehingga penting untuk memperbarui DTSEN setiap tiga bulan. Hal ini disebabkan data bersifat dinamis dan bisa berubah kapan saja, karena ada warga yang meninggal, pindah, menikah, dan lahir.
Pembaruan data dilakukan melalui jalur formal seperti musyawarah di Desa/Kelurahan, kemudian dikirim ke Dinsos setempat, serta melalui jalur partisipatif masyarakat lewat aplikasi Cek Bansos. “Tentunya tetap melibatkan bantuan dari daerah, kita akan menyertakan daerah untuk memastikan data ini selalu diperbarui. Pak Bupati, setiap hari ada warga yang meninggal, lahir, menikah, dan pindah,” jelas Gus Ipul.
Kemensos dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) juga bekerja sama dalam digitalisasi penyaluran bantuan sosial, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendaftar dan melakukan verifikasi. “Kita memiliki portal, di mana siapa saja dapat mendaftar untuk mendapatkan bantuan sosial. Namun, keputusan untuk menolak atau menerima itu tergantung sistem, yang memilih adalah sistem, jadi masyarakat boleh mendaftar, dan sistem ini terhubung dengan semua data pemerintah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengajak Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama terus memantau pembaruan DTSEN, guna mendapatkan data yang akurat dan menjamin agar bantuan sosial tepat sasaran. “Sejak pemerintahan pak Prabowo, sebelumnya tidak ada yang seperti ini (DTSEN), yang berarti kita diajak untuk lebih terarah, membantu masyarakat dengan jelas, di mana posisi mereka, alamat serta kondisinya,” pungkasnya.
Gus Ipul menyampaikan bahwa mandat terakhir yang menjadi prioritas Presiden adalah Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 4 juta anak usia sekolah tidak bersekolah, baru belum sekolah, putus sekolah, dan berisiko putus sekolah.
Sekolah Rakyat diciptakan untuk memberikan peluang kepada anak-anak dari keluarga dengan ekonomi rendah yang belum terlibat dalam proses pembangunan. “Itulah yang menjadi perhatian. Bapak Presiden menginginkan agar kita memperhatikan hal ini, jadi istilahnya adalah menghargai masyarakat kecil yang tidak terlibat dalam proses pembangunan,” ungkapnya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat memiliki perbedaan dengan sekolah-sekolah biasa. Program ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan program-program lain. Sekolah Rakyat merupakan contoh dari upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu.
“Nantinya, anak-anak akan bersekolah, sementara orang tua mereka mendapatkan program pemberdayaan, serta mendapat bantuan untuk rumah sesuai dengan program presiden. Mereka juga akan terdaftar sebagai anggota Kopdes Merah Putih dan menerima paket sembako lengkap. Semua keluarga dari siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan bantuan PBI-JKN, dan anak-anak di sana akan mendapatkan program Presiden yang memberikan makanan bergizi gratis tiga kali sehari,” terang Gus Ipul.
Sebagai tambahan informasi, Kabupaten Rokan Hilir telah memiliki Sekolah Rakyat Rintisan dengan total siswa sebanyak 75 orang, dan telah mengajukan lahan untuk Sekolah Rakyat yang permanen. Di sisi lain, Gus Ipul juga mendorong Kota Sukabumi untuk segera mengajukan proposal bangunan dan lahan untuk Sekolah Rakyat.
Audiensi ini dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, Een Rukmini, Sekretaris Dinas Sosial Kota Sukabumi, Ida Halimah, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Fauzi Efrizal, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir, Andi Rahman.
Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/Mensos-Gus-Ipul-Ajak-Kepala-Daerah-Ikut-Mutakhirkan-DTSEN
