Penerima PKH dan BLT Kesra Bisa Tersenyum, Bantuan Cair November 2025 – Begini Ceknya
Penerima PKH dan BLT Kesra Bisa Tersenyum, Bantuan Cair November 2025 – Begini Ceknya. Pemerintah Indonesia melanjutkan distribusi bantuan sosial untuk populasi yang rentan memasuki triwulan keempat 2025. Berbagai program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dijadwalkan akan dicairkan dalam rentang waktu Oktober hingga Desember 2025.
Distribusi bantuan sosial rutin seperti PKH dan BPNT kini memasuki Tahap 4. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan program BLT Kesra sebagai tambahan stimulus ekonomi berdasarkan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
BLT Kesra ditujukan bagi keluarga miskin dan berisiko miskin yang terdaftar dalam desil 1 hingga 4 dalam Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penerima program ini akan menerima bantuan finansial sebesar Rp 300 ribu per bulan. Bantuan tersebut akan dirapel untuk tiga bulan (Oktober, November, Desember), sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan memperoleh total Rp900 ribu dalam satu kali penarikan.
Sasaran penerima BLT Kesra mencapai 30,04 juta KPM, terdiri atas 20,88 juta KPM penerima tambahan dan 14,15 juta KPM yang baru. Program stimulus ini berlangsung bersamaan dengan penyaluran bantuan sosial reguler PKH Tahap 4 dan BPNT yang juga dicairkan pada periode yang sama.
Jadwal dan mekanisme pencairan
Pemerintah telah menentukan jadwal dan mekanisme pencairan yang berbeda untuk BLT Kesra, bergantung pada lembaga yang menyalurkan. Proses pencairan BLT Kesra dijadwalkan berlangsung dari 20 Oktober 2025 hingga akhir bulan Desember 2025.
Berikut adalah rincian jadwal pencairan BLT Kesra berdasarkan informasi yang terkumpul:
- Pencairan lewat Kantor Pos: Dimulai pada 20 Oktober 2025.
- Pencairan melalui bank Himbara: Dimulai pada minggu keempat bulan Oktober (diperkirakan sekitar 27 Oktober 2025).
Sementara itu, penyaluran PKH Tahap 4 dan BPNT juga akan dilakukan dalam periode Oktober hingga Desember 2025. KPM diharapkan bisa memantau status pencairan secara rutin karena jadwal bisa berbeda di setiap daerah.
Cara cek status penerima bansos
Masyarakat dapat memeriksa status keikutsertaan mereka sebagai penerima PKH, BPNT, atau BLT secara mandiri. Pengecekan ini dapat dilakukan dengan mudah menggunakan ponsel atau komputer melalui situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.
Pengecekan di situs resmi Kementerian Sosial dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
- Masuk ke situs resmi melalui peramban di alamat https://cekbansos.kemensos.go.id.
- Pilih data wilayah administrasi secara lengkap, dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.
- Masukkan nama lengkap penerima manfaat sesuai dengan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Ketik ulang kode verifikasi (captcha) yang muncul di layar.
- Klik tombol “Cari Data” untuk memulai pencarian.
Sistem akan mencari data KPM sesuai dengan wilayah yang diinput. Jika terdaftar, tabel akan menunjukkan status “Ya” pada kolom jenis bantuan (PKH, BPNT, atau BLT) beserta periode penyaluran. Jika data tidak ditemukan, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.
Tanda-tanda bantuan telah cair
Bagi KPM yang sudah terdaftar, ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa bantuan telah diproses atau siap diambil. KPM dapat memantau tanda-tanda ini secara berkala.
Berikut adalah empat tanda utama bahwa bansos Tahap 4 sudah dicairkan:
Status “YA” muncul di situs cekbansos.kemensos.go.id pada kolom jenis bantuan yang diterima (PKH atau BPNT).
Kolom keterangan di situs tersebut mencantumkan periode penyaluran “Tahap 4 (Oktober–Desember 2025)”.
Adanya informasi resmi yang disampaikan oleh pendamping sosial atau petugas desa setempat. Penerima mendapatkan surat undangan untuk mengambil bantuan dari PT Pos Indonesia (khusus bagi KPM yang mengambil bantuan melalui kantor pos).
Supaya proses pencairan bantuan sosial berlangsung dengan baik, KPM disarankan untuk memastikan bahwa data NIK dan KK mereka akurat dan sudah terdaftar di DTSEN Kemensos.
Masyarakat juga dianjurkan untuk rutin memeriksa melalui situs atau aplikasi resmi dan menghindari informasi dari sumber yang tidak resmi untuk mencegah penipuan.
