Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Marlinawati meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi muslim Uighur di Xinjiang, China, yang dikabarkan mengalami diskriminasi oleh pemerintah China.
Reni mengatakan keterbukaan pemerintah soal isu Uighur penting agar tak terjadi gerakan massa yang lebih masif di Indonesia.
“Kalau dibiarkan begini, masyarakat enggak bersikap dan enggak diberikan informasi yang memadai, bisa jadi akan muncul gerakan-gerakan yang lebih masif lagi,” kata Reni di Kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (27/12).
Menurut Reni, masih banyak masyarakat yang melihat persoalan di Uighur sebagai bentuk diskriminasi terhadap umat Islam. Padahal, kata dia, bisa saja persoalan Uighur dipicu oleh politik khususnya upaya masyarakat daerah itu untuk memisahkan diri dari China.
Reni mengaku khawatir dengan sentimen agama yang melekat pada isu Uighur mengingat Indonesia adalah negara berpenduduk Islam terbesar di dunia.
“Makanya, saya minta pemerintah terbuka jelaskan ini. Jangan lupa kita masih memahami bahwa Uighur tentang diskriminasi terhadap agama,” kata dia.
Lebih jauh, Reni juga mempertanyakan langkah Istana yang tak ingin ikut campur urusan dalam negeri China terkait masalah muslim Uighur, di Xinjiang.
Reni mengatakan pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang sesuai dengan konstitusi Undang-undang Dasar 1945 untuk menjaga perdamaian dunia.
“Memang urusannya yang terjadi di sana bisa saja urusan politik. Tapi kalau ada urusan agama, ini kan terkait hubungan dengan umat Islam dunia nih, kita tahu bahwa indonesia itu mayoritas umat Islam, harus juga ada sikap yang arif soal ini,” kata dia.
Sejumlah elemen masyarakat hari ini menggelar aksi Bela Uighur di depan Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta. Aksi diinisiasi oleh Front Pembela Islam (FPI).
Massa yang memulai aksi setelah salat Jumat ini menuntut bertemu dengan Duta Besar China Xiao Qian.
Mereka ingin menyampaikan aspirasi agar pemerintah China menghentikan praktik yang mereka sebut sebagai diskriminasi terhadap umat Islam di Uighur. Namun, keinginan bertemu Dubes China tidak terwujud.
