Simak Besaran KHL Sumut 2025 Berdasarkan Standar ILO dan Data BPS
Kamu mungkin bertanya-tanya, berapa sebenarnya besaran KHL Sumut 2025? Pertanyaan ini penting karena Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi dasar utama dalam menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) setiap tahun.
Berdasarkan kajian terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan International Labour Organization (ILO), metode perhitungan KHL kini mengalami perubahan signifikan.
Perubahan ini dilakukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa angka besaran KHL Sumut 2025 benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata pekerja dan keluarganya dalam menjalani kehidupan yang layak.
Metode Baru Penentuan KHL 2025
ILO melalui studi berjudul “Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia (2025)” menetapkan metode terbaru untuk menghitung besaran KHL Sumut 2025.
Tim peneliti menggunakan formula yang mempertimbangkan jumlah konsumsi rumah tangga, anggota keluarga yang bekerja, serta kebutuhan dasar lainnya. Mereka menghitung empat komponen utama, yaitu:
- Makanan
- Kesehatan dan pendidikan
- Kebutuhan pokok lainnya
- Perumahan atau tempat tinggal
Dengan cara ini, metode baru tersebut membuat besaran KHL Sumut 2025 lebih akurat dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial ekonomi.
Besaran KHL Sumut 2025
Berdasarkan hasil analisis Kemnaker, DEN, dan BPS, besaran KHL Sumut 2025 ditetapkan sebesar Rp3.599.803 per bulan.
Angka ini mencerminkan standar minimum pengeluaran yang dibutuhkan seorang pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak di wilayah Sumatera Utara.
Menariknya, besaran KHL Sumut 2025 ini masih berada di bawah rata-rata beberapa provinsi di Pulau Jawa dan Kalimantan. Namun, angka tersebut berada di atas sebagian besar wilayah di Nusa Tenggara dan Sulawesi.
Dampak Besaran KHL Sumut 2025 terhadap Upah Minimum
Kamu perlu tahu bahwa besaran KHL Sumut 2025 menjadi acuan utama dalam penetapan upah minimum provinsi. Dengan metode baru ini, penyesuaian gaji tidak lagi bersifat seragam nasional seperti dulu.
Kini, kenaikan upah menyesuaikan kondisi ekonomi lokal. Misalnya, bila pertumbuhan ekonomi Sumut tinggi dan inflasi terkendali, maka besaran KHL Sumut 2025 akan berpengaruh positif terhadap kenaikan upah minimum.
Selain itu, mekanisme baru ini juga membantu pemerintah daerah membuat kebijakan yang lebih realistis bagi pekerja dan pelaku usaha. Di sisi lain, perusahaan dapat menyesuaikan struktur gaji dengan lebih proporsional terhadap besaran KHL Sumut 2025.
