Tips Menghindari Penipuan KKS: Jangan Berikan NIK dan Kartu Keluarga ke Pihak Tidak Dikenal

Kasus penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial kembali meningkat menjelang penyaluran berbagai program Kementerian Sosial.

Salah satu modus yang paling sering terjadi yaitu permintaan data pribadi seperti NIK, Kartu Keluarga, dan foto dokumen dengan alasan pemutakhiran data Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Banyak warga tidak menyadari bahwa data tersebut sangat sensitif dan dapat disalahgunakan untuk berbagai tindakan kriminal, mulai dari pencatutan bantuan hingga pengajuan pinjaman online ilegal.

Karena itu, masyarakat perlu memahami cara melindungi data pribadi agar tidak mudah tertipu oknum yang mengaku sebagai petugas bantuan sosial.

Berikut penjelasan lengkap mengenai cara kerja modus penipuan, langkah pencegahan, serta tips keamanan yang wajib dipahami.

Modus Penipuan yang Mengatasnamakan KKS Masih Tinggi

Pelaku penipuan biasanya menghubungi warga melalui pesan WhatsApp, telepon, atau media sosial. Mereka menawarkan bantuan KKS, mengaku sebagai petugas dinas sosial, atau mengklaim sedang melakukan perbaikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

. Modus umumnya mencakup permintaan foto KTP, KK, hingga nomor rekening, dengan alasan bahwa warga sedang diproses sebagai penerima bantuan.

Agar lebih meyakinkan, pelaku sering menggunakan foto profil instansi, logo pemerintah, atau mengirimkan surat palsu.

Warga yang tidak mengetahui prosedur resmi biasanya mengikuti arahan tersebut tanpa memastikan kebenarannya. Padahal, petugas resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan pribadi.

Data Pribadi Tidak Pernah Diminta Melalui WhatsApp atau Link Pribadi

Petugas hanya menjalankan proses pendataan melalui:

kunjungan ke rumah secara langsung, dan selalu mengantongi tanda pengenal resmi,
pendataan melalui musyawarah kelurahan atau desa,
pembaruan data melalui sistem resmi pemerintah.

Jika ada orang yang meminta dokumen pribadi secara digital, terutama lewat link yang tidak jelas, hampir dipastikan itu penipuan.

Dokumen seperti NIK, KK, dan foto KTP memiliki nilai besar pada pasar gelap data. Pelaku bisa menggunakannya untuk:

mengambil alih bantuan orang lain,
mengajukan pinjaman online ilegal,
membuat akun palsu,
mencuri identitas penerima bansos.

Karena itu, warga harus menjaga kerahasiaan dokumen tersebut dan hanya menyerahkannya kepada petugas resmi yang terverifikasi keberadaannya.

Cara Menghindari Penipuan yang Menggunakan Nama KKS

Beberapa langkah berikut dapat membantu warga terhindar dari modus penipuan KKS yang makin marak:

Verifikasi Identitas Petugas
Pastikan petugas membawa ID resmi, surat tugas, dan mengenakan atribut instansi. Jika perlu, konfirmasi langsung ke kantor kelurahan atau kecamatan untuk memastikan keasliannya.
Jangan Klik Link Tanpa Kepastian
Pelaku sering menyebarkan link palsu yang berisi formulir Google Form atau situs nonresmi yang mengumpulkan data pribadi. Cek apakah link tersebut merujuk ke portal pemerintah. Jika ragu, lebih baik abaikan.
Jangan Kirim Dokumen Melalui Chat
Tidak ada petugas resmi yang mengirim instruksi melalui WhatsApp untuk meminta foto KTP atau KK. Bila menerima pesan seperti itu, segera blokir dan laporkan.

Cek Informasi Melalui Kanal Resmi

Warga bisa memeriksa informasi bansos melalui:

website Kemensos: cekbansos.kemensos.go.id,
kantor kelurahan/kecamatan,
pendamping sosial yang resmi terdaftar.

Pengecekan langsung melalui kanal resmi memastikan data yang diterima benar dan terverifikasi.

Tanda-Tanda Pesan Penipuan Terkait KKS

Masyarakat harus waspada jika menemukan pesan dengan ciri berikut:

meminta NIK, KK, foto fisik kartu, atau nomor rekening,
menjanjikan bantuan tanpa proses pengecekan data,
mengatasnamakan dinas tetapi menggunakan nomor pribadi,
memberikan batas waktu cepat agar korban tidak sempat berpikir,
mengirimkan file atau link asing.

Semua tanda tersebut hampir selalu menunjukkan bahwa pesan berasal dari oknum penipu.

Cara Melaporkan Jika Menjadi Korban Penipuan

Jika warga terlanjur memberikan data atau mencurigai adanya penyalahgunaan, segera lakukan langkah berikut:

laporkan ke layanan aduan Kemensos,
menghubungi kantor kelurahan atau pendamping sosial,
memantau status bantuan secara berkala untuk memastikan tidak ada perubahan atau pencatutan,
mengamankan data pribadi dan mengganti nomor kontak jika diperlukan.

Warga yang cepat melaporkan dapat mencegah kerugian lebih lanjut dan membantu pemerintah menindak pelaku.