Tunjangan Anggota DPRD Medan 2025: Capai Rp41 Juta, Publik Soroti Kinerja Dewan
Anggota DPRD Kota Medan menerima tunjangan perumahan bulanan dengan nilai yang fantastis, mencapai puluhan juta rupiah per bulan, seperti halnya yang berlaku di DPRD tingkat provinsi maupun pusat.
Informasi ini mencuat ke publik dan mengundang reaksi beragam, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Besaran Tunjangan Perumahan DPRD Medan Terbaru
Tunjangan ini diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 14 Tahun 2019, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD Kota Medan.
Berikut rinciannya:
- Ketua DPRD Kota Medan: Rp41.986.750 per bulan
- Wakil Ketua DPRD Kota Medan: Rp28.514.000 per bulan
- Anggota DPRD Medan: Rp19.698.416,67 per bulan
Tunjangan ini diberikan karena pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah dinas lengkap bagi seluruh anggota DPRD, sesuai dengan Pasal 17 Ayat 2 dalam Perwal tersebut.
Peraturan ini merupakan revisi dari Perwal Medan Nomor 87 Tahun 2017, yang merupakan turunan dari Perda Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017.
Tunjangan DPRD Kota Medan Tuai Sorotan Publik
Meskipun pemberian tunjangan ini legal secara regulasi, besarnya nilai tunjangan DPRD Kota Medan 2025 memicu kritik dari masyarakat.
Banyak pihak menilai bahwa pemberian hak finansial yang tinggi ini tidak sebanding dengan kinerja anggota dewan di lapangan.
Wali Kota Medan, Rico Bayu Tri Putra Waas, memberikan pernyataan tegas bahwa kinerja DPRD harus sejalan dengan hak yang diterima.
Ia menekankan bahwa anggota legislatif tidak boleh hanya fokus pada tunjangan dan gaji, tetapi juga perlu menunjukkan kerja nyata bagi masyarakat.
“Tuntutan kami kepada legislatif, yang lebih penting adalah kinerjanya. Ini jadi momen evaluasi. Fokusnya harus kembali ke masyarakat,” ujar Rico, Senin (8/9/2025).
Pemerintah Kota Medan Dorong Evaluasi Kinerja Dewan dan OPD
Wali Kota dari Partai NasDem itu juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan eksekutif.
Ia menegaskan bahwa saat ini masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang langsung dirasakan, baik dari legislatif maupun dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sekarang waktunya kita turun langsung. OPD, camat, dan lurah harus paham kondisi masyarakat dan tanggap terhadap kebutuhan mereka,” tegasnya.
Kesimpulan: Tunjangan Tinggi Harus Diimbangi Kinerja Dewan
Meski tunjangan perumahan DPRD Medan 2025 telah sesuai aturan, publik berharap nilai tersebut diiringi dengan peningkatan kualitas kerja dan kepedulian anggota dewan terhadap warga.
Transparansi anggaran dan evaluasi kinerja pejabat publik menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap DPRD tetap terjaga.
Jangan sampai tunjangan besar menjadi sorotan negatif karena minim kontribusi nyata bagi masyarakat Kota Medan.
