Tunjangan Perumahan DPRD Medan Capai Ratusan Juta per Tahun, Perlu Dievaluasi?
Tunjangan perumahan DPRD Medan 2025 kembali menuai sorotan publik.
Berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, diketahui bahwa 50 anggota legislatif Kota Medan menerima tunjangan perumahan dengan nilai fantastis mencapai ratusan juta rupiah setiap tahun.
Rincian Besaran Tunjangan Perumahan DPRD Medan
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat, berikut ini adalah rincian lengkap besaran tunjangan perumahan yang diterima oleh Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Medan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 14 Tahun 2019.
Tunjangan ini diberikan karena belum tersedianya rumah dinas bagi para wakil rakyat di Kota Medan.
Berikut ini adalah rincian besaran tunjangan perumahan DPRD Medan per tahun:
- Ketua DPRD Medan: Rp41.986.750 per bulan atau Rp503.841.000 per tahun
- Wakil Ketua DPRD Medan: Rp28.514.000 per bulan atau Rp342.168.000 per tahun
- Anggota DPRD Medan: Rp19.698.416 per bulan atau Rp236.380.992 per tahun
Besaran tunjangan ini diberikan karena pemerintah kota belum dapat menyediakan rumah dinas bagi para wakil rakyat.
Penetapan nominalnya pun harus mengacu pada prinsip kewajaran, rasionalitas, dan harga pasar properti yang berlaku, sebagaimana diatur dalam regulasi perundang-undangan.
Aturan Rumah Dinas DPRD Sesuai Permendagri
Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, berikut standar rumah dinas untuk anggota DPRD:
- Ketua DPRD: maksimal luas bangunan 300 m² dan tanah 750 m²
- Wakil Ketua DPRD: 250 m² bangunan dan 500 m² tanah
- Anggota DPRD biasa: 150 m² bangunan dan 350 m² tanah
Namun, faktanya, mayoritas anggota DPRD Medan masih tinggal di rumah pribadi mereka dan tidak menggunakan rumah dinas.
Harga Sewa Rumah di Medan Tahun 2025
Harga sewa rumah di beberapa kawasan elit Kota Medan menjadi salah satu dasar penilaian tunjangan perumahan.
Berikut ini kisaran harga sewa rumah tahunan menurut agen properti lokal:
- Jalan Sudirman: Rp400 juta – Rp500 juta per tahun
- Polonia: Rp275 juta – Rp300 juta per tahun
- Setia Budi Indah (Tasbih): sekitar Rp65 juta per tahun
- Medan Kota: rata-rata Rp350 juta per tahun
Angka-angka ini menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menyusun besaran tunjangan perumahan DPRD Medan.
Pengamat Desak Evaluasi Perwal Tunjangan DPRD
Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik Sumut, Elfenda Ananda, meminta Wali Kota Medan Rico Waas untuk segera meninjau ulang Perwal 14 Tahun 2019, karena dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi fiskal daerah saat ini.
“Evaluasi perlu segera dilakukan. Apalagi, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah sudah turun hingga 29 persen,” ungkap Elfenda, Rabu (17/9/2025).
Ia juga menyoroti proses penetapan tunjangan yang dilakukan oleh tim appraisal, dan mempertanyakan apakah kajian objektif terhadap harga sewa sudah benar-benar dilakukan.
“Sebelum menetapkan nilai tunjangan dalam Perwal, seharusnya ada studi mendalam mengenai harga pasar sewa rumah di Medan,” tegasnya.
Harapan Agar Regulasi Disesuaikan dengan Realita Keuangan Daerah
Elfenda berharap Pemko Medan bertindak cepat dalam menyesuaikan tunjangan perumahan DPRD dengan kondisi keuangan daerah yang sedang menantang.
Evaluasi ini penting agar kebijakan tetap mengedepankan asas kewajaran dan efisiensi anggaran publik.
Kesimpulan: Tunjangan DPRD Medan Butuh Peninjauan Ulang
Dengan besaran tunjangan perumahan yang tinggi dan kondisi fiskal yang menurun, wacana evaluasi Perwal 14 Tahun 2019 menjadi semakin relevan.
Diperlukan keterbukaan dan kajian objektif, agar alokasi anggaran untuk wakil rakyat tetap berpihak pada efisiensi dan kepentingan masyarakat luas.
