Warga Medan Diingatkan Segera Aktivasi Kartu KKS untuk Menerima PKH dan BPNT
Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengingatkan masyarakat di Kota Medan agar segera mengaktifkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Kartu ini menjadi syarat utama bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk menerima pencairan bantuan sosial periode akhir tahun 2025.
Banyak warga penerima bantuan di Medan belum melakukan aktivasi kartu karena kurangnya informasi atau belum sempat datang ke bank penyalur.
Pemerintah menegaskan bahwa aktivasi KKS penting agar dana bantuan tidak tertunda.
KKS Jadi Akses Utama Menerima Bantuan Sosial
Kartu Keluarga Sejahtera berfungsi sebagai alat transaksi bagi penerima manfaat PKH dan BPNT.
Melalui kartu ini, keluarga penerima dapat menarik dana tunai, membeli bahan pangan, serta memantau saldo bantuan melalui mesin ATM bank penyalur seperti BRI, BNI, dan Mandiri.
Dengan aktivasi KKS, penerima dapat langsung menerima dana PKH dan BPNT sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.
Tanpa aktivasi, sistem tidak akan menyalurkan bantuan karena data penerima dianggap belum valid.
Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan perbankan dan kantor pos untuk memastikan distribusi KKS berjalan lancar.
Petugas lapangan juga aktif mendampingi warga agar tidak kebingungan dalam proses aktivasi.
Jadwal dan Mekanisme Aktivasi KKS di Medan
Jadwal aktivasi KKS di Kota Medan berlangsung hingga akhir Desember 2025. Warga dapat melakukan aktivasi di bank penyalur terdekat atau lokasi penyaluran bansos yang telah ditentukan oleh pemerintah kota.
Berikut langkah-langkah aktivasi yang perlu dilakukan warga:
- Datang ke kantor cabang atau agen bank penyalur sesuai undangan yang diterima.
- Membawa KTP dan Kartu Keluarga asli, serta undangan penyaluran bantuan.
- Menandatangani daftar hadir dan menyelesaikan proses aktivasi dengan bantuan petugas bank.
- Setelah aktif, penerima akan menerima PIN KKS dan dapat langsung menggunakannya untuk menarik dana bantuan.
Pemerintah Kota Medan juga menyiapkan loket bantuan sosial mobile di beberapa kecamatan untuk menjangkau warga lansia atau penyandang disabilitas yang kesulitan datang ke bank.
Dampak Keterlambatan Aktivasi bagi Penerima
Bagi penerima yang belum mengaktifkan KKS hingga batas waktu yang ditetapkan, dana bantuan PKH dan BPNT berpotensi ditunda.
Hal ini terjadi karena sistem penyaluran hanya mengakui data penerima yang aktif di database bank.
Selain itu, jika penerima tidak mengaktifkan kartu selama lebih dari dua periode penyaluran, nama penerima dapat dinonaktifkan sementara dari daftar penerima bantuan sosial.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Warga diimbau segera memastikan status KKS mereka aktif dengan cara mengecek langsung ke bank penyalur atau menghubungi pendamping sosial setempat.
Dukungan Pemerintah dan Pendamping Sosial
Dinas Sosial Kota Medan bersama pendamping PKH aktif turun ke lapangan untuk membantu warga yang mengalami kendala dalam aktivasi.
Mereka membuka layanan konsultasi dan pendampingan di kantor kelurahan hingga tingkat lingkungan.
Pendamping juga membantu penerima yang kehilangan kartu atau mengalami kesalahan data.
Dalam kasus tersebut, warga bisa mengajukan penerbitan ulang KKS dengan membawa dokumen identitas yang sah.
Pemerintah berkomitmen mempercepat penyaluran bantuan agar seluruh penerima PKH dan BPNT di Medan bisa mendapatkan haknya sebelum akhir tahun.
Ajakan untuk Masyarakat
Pemerintah mengajak seluruh penerima manfaat untuk lebih proaktif dalam memastikan status KKS aktif.
Masyarakat juga diimbau tidak mudah percaya pada pihak yang menawarkan jasa aktivasi berbayar karena seluruh proses gratis dan dilakukan oleh petugas resmi.
Warga dapat mengecek status KKS dan bantuan melalui laman resmi Kementerian Sosial atau menghubungi pendamping sosial di wilayah masing-masing.
Dengan aktivasi tepat waktu, bantuan sosial dapat tersalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan transparan.
