Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas, Pemprov Sumut Dorong Badan Publik Tingkatkan Pengelolaan Informasi Publik
MEDAN – Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip good governance, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mendorong seluruh badan publik agar meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik, dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini sejalan dalam mendukung misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efisiensi, transparansi, partisipatif, akuntabilitas dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam sambutannya yang dibacakan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Porman Mahulae pada pembukaan Sosialisasi dan Bimtek Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik melalui zoom di Aula Transparansi Dinas Kominfo Sumut, Jalan HM Said No 27 Medan, Kamis (8/5).
Dikatakannya, untuk mewujudkan pemerintahan yang berkulitas perlunya keterbukaan informasi dari seluruh badan publik, sehingga bisa membangun legitimasi, dan membangun kepercayaan publik pada pemerintah daerah.
“Keterbukaan informasi badan publik ini merupakan salah satu implementasi amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Harapannya, badan publik di Sumut, bisa melaksanakan undang-undang ini, sehingga bisa menghantarkan Sumut menjadi ‘provinsi yang informatif,” harapnya.
Selain itu, masyarakat luas juga diharapkan terus berpartisipasi dengan cermat dalam menggunakan hak atas informasi, serta turut mengawasi setiap proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Karena, kunci keberhasilan dari keterbukaan informasi publik adalah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dan stakeholders.
“Jadi kami berharap Komisi Informasi (KI) Sumut bisa terus proaktif dan berkolaborasi untuk mengawal keterbukaan informasi publik secara adil dan obyektif, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari kehadiran Komisi Informasi,” ucapnya.
Ketua KI Sumut Abdul Haris Nasution menyampaikan, pelaksanaan Monitoring Evaluasi (Monev) penting untuk memberikan masukan kepada badan publik, memberikan akses-akses informasi, serta mengidentifikasi, menginventarisasi, dan memberi umpan balik kepada publik, guna mengawal pembangunan yang ada di Sumut.
“Badan publik harus bisa memberikan informasi program-program pemerintah. Saat ini jelas program Bapak Gubernur Sumut Bobby Nasution ‘Kolaborasi Sumut Berkah’, kami berharap dengan visi dan misi gubernur ini bisa diketahui dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dengan keterbukaan badan publik di tingkat kabupaten/kota se-Sumut, dengan kemudahan akses informasi,” ujarnya.
Diharapkan, dengan pelaksanaan Bimtek Monev ini, kualitas layanan informasi publik di Kabupaten/Kota se-Sumut terus meningkat dan masyarakat Sumut dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat.
Turut hadir Wakil Ketua KI Sumut Eddy Syahputra, Sekretaris KI Sumut Achmad Yazid Matondang, Kadiv Kelembagaan Cut Alma Nuraflah, Kadiv Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Deddy Ardiansyah, Kadiv Penyelesaian Sengketa Informasi Syafii Sitorus, para OPD Pemprov dan Kabupaten/Kota, Ketua KPU Kabupaten/Kota, serta Baznas Kabupaten/Kota melalui zoom.
