Dalam kongres biasa PSSI Sumatera Utara 2026 Evaluasi dilontar dari salah satu Pelaksana Tugas (PLT ) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di Provinsi Sumatera Utara. Ia mengungkap persoalan serius dalam tata kelola organisasi sepak bola daerah. Ketidaksinkronan antara kebijakan provinsi dan kabupaten/kota dinilai menjadi pemicu melemahnya pembinaan serta potensi perpecahan organisasi.
Pelaksana Tugas Ketua PSSI Provinsi Sumatera Utara, Arya Sinulingga, menyebut hasil evaluasi menunjukkan program Asprov dan Askab kerap berjalan tidak searah.
“Provinsi membuat program A, tapi di kabupaten dikerjakan program B atau bahkan tidak dijalankan sama sekali,” ujar Arya dalam sambutannya, Kamis (15/01/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut berulang kali terjadi dan sulit dikoreksi dengan mekanisme lama. Situasi ini membuat pengawasan serta evaluasi program pembinaan di daerah menjadi tidak efektif.
“Diminta kerjain program, tidak dikerjakan. Ini banyak sekali seperti itu terjadi dan tidak bisa diapa-apakan,” ungkapnya.
lalu Arya mengungkapkan untuk mengatasi persoalan itu, PSSI menerapkan sistem penunjukan Ketua Askab dan Askot oleh Ketua PSSI Provinsi.
“Jika tidak menjalankan program dari provinsi, ya diganti, simple,” tegas Arya.
Ia juga menyoroti banyaknya kongres di tingkat kabupaten dan kota yang tidak dibarengi kesiapan kompetisi.
“Dulu terlalu banyak kongres, tetapi klubnya tidak ada dan saat kompetisi digelar justru tidak ada pertandingan,” pungkasnya.
