BSU Cair Lagi? Simak Penjelasan Resminya
Isu tentang Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang disebut-sebut cair kembali pada September 2025 ramai dibicarakan di media sosial. Banyak pekerja bertanya-tanya apakah pemerintah benar-benar membuka gelombang baru penyaluran bantuan.
Namun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan bahwa tidak ada pencairan BSU baru pada bulan September 2025.
Penjelasan BSU Cair Oleh Kemenaker
Dalam klarifikasinya, Kemenaker menyebutkan bahwa BSU 2025 telah dijadwalkan hanya untuk periode Juni dan Juli 2025.
Penyaluran yang dilakukan pada Agustus 2025 bukan gelombang tambahan, melainkan perpanjangan untuk pekerja yang mengalami kendala teknis atau administratif pada penyaluran sebelumnya. Dengan demikian, kabar pencairan baru di September dinyatakan tidak benar.
Kemenaker juga menyampaikan bahwa hingga awal September 2025, sekitar 82% dari total penerima yang ditargetkan telah menerima bantuan mereka. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas pekerja sudah memperoleh hak BSU sesuai rencana pemerintah.
Alasan Tidak Ada Pencairan BSU Baru
Pemerintah menekankan bahwa program BSU telah diatur dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2025. Regulasi ini menetapkan bahwa bantuan hanya disalurkan untuk periode yang sudah ditetapkan, sehingga tidak ada tambahan anggaran maupun jadwal penyaluran di luar ketentuan.
Dengan kejelasan aturan tersebut, pekerja diminta untuk tidak mudah percaya pada informasi tidak resmi yang beredar di internet atau media sosial.
Pencairan BSU 2025 Belum Diterima? Ini Saran untuk Pekerja
Bagi pekerja yang belum menerima BSU, Kemenaker menyarankan untuk memeriksa status pencairan melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan atau aplikasi terkait, serta memastikan data rekening dan identitas sudah sesuai.
Jika terdapat masalah teknis, penyaluran biasanya dilakukan melalui mekanisme susulan yang diatur secara resmi, bukan lewat gelombang baru yang belum diumumkan.
Kesimpulan Pencairan BSU 2025
Isu BSU September 2025 cair lagi tidak benar. Penyaluran bantuan sudah selesai pada periode Juni–Juli, dengan perpanjangan hingga Agustus untuk yang tertunda. Pemerintah meminta masyarakat tetap mengacu pada informasi resmi untuk menghindari hoaks.
Dengan kejelasan ini, para pekerja diharapkan lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh rumor terkait pencairan bantuan.
