Cair Bulan Ini! Ini Link dan Cara Cek Penerima Bansos PKH, Termasuk untuk Ibu Hamil

Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 yang berlangsung dari April hingga Juni 2025. Bansos ini mencakup berbagai kategori penerima, termasuk ibu hamil, balita, lansia, penyandang disabilitas, hingga anak-anak usia sekolah. Jadi, bagi anda yang ingin memastikan apakah anda termasuk penerima bansos PKH tahap 2 bulan Mei ini, berikut rincian mengenai panduan lengkapnya, mulai dari link resmi, cara cek, hingga informasi penting seputar pencairan dana.

Jadwal Pencairan Bansos PKH 2025

Bansos PKH tahun 2025 dicairkan dalam empat tahap:

Tahap 1: Januari – Maret 2025
Tahap 2: April – Juni 2025 (sedang berjalan, termasuk Mei)
Tahap 3: Juli – September 2025
Tahap 4: Oktober – Desember 2025

Besaran Bansos PKH 2025

Besaran bantuan yang diterima tergantung pada kategori penerima manfaat, berikut rinciannya per tahap:

Ibu hamil/nifas: Rp750.000
Anak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000
Lansia (≥ 60 tahun): Rp600.000
Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
Anak sekolah SD: Rp225.000
Anak sekolah SMP: Rp375.000
Anak sekolah SMA: Rp500.000

Cara Cek Penerima Bansos PKH via Website

Berikut langkah-langkah untuk mengecek status penerimaan bantuan sosial:

Buka situs: https://cekbansos.kemensos.go.id
Pilih dan isi data wilayah sesuai KTP: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa
Masukkan Nama Lengkap sesuai KTP
Ketik kode captcha yang muncul
Klik tombol “Cari Data”

Cara Cek via Aplikasi “Cek Bansos”

Jika lebih nyaman menggunakan ponsel, kamu bisa cek lewat aplikasi resmi Kemensos:

Unduh aplikasi “Cek Bansos” dari Play Store (Android)
Daftar atau login dengan nomor HP
Masukkan data diri seperti NIK KTP dan wilayah domisili
Gunakan menu “Cek Bansos” untuk melihat status penerimaan
Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk usulan data atau laporan ketidaktepatan data
- Khusus Bansos Ibu Hamil: Syarat & Cara Daftar
- Bantuan untuk ibu hamil diberikan Rp750.000 per tahap. Syaratnya meliputi:
- Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
Surat keterangan hamil dari puskesmas atau fasilitas kesehatan resmi
Tidak termasuk ASN, TNI, Polri
Bersedia mengikuti pemeriksaan kehamilan rutin dan melahirkan di fasilitas kesehatan