Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di lingkungan pemerintah perlu dilakukan untuk memperbaiki pelayanan kepada publik. Ini artinya, tidak semata-mata untuk merampingkan birokrasi saja.
Menurut Jokowi, perkembangan zaman yang cepat lah yang membuat pemerintah harus bisa mengikuti, termasuk soal penggunaan teknologi dan digitalisasi di bidang layanan publik.
“Kita butuh kecepatan dalam bekerja, dalam memutuskan, dalam bertindak di lapangan karena perubahan sekarang cepat,” ujarnya di Istana Merdeka, Senin (2/12).
Lagi pula, lanjut Jokowi, kehadiran AI sejatinya memang bisa menggantikan beberapa tugas pelayanan publik yang sebelumnya dikerjakan oleh eselon III dan IV.
Misalnya, terkait pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara manual sebenarnya dapat diformulasikan oleh sistem.
“Dengan AI, itu bisa bantu kita untuk hal teknis administrasi, akumulasi data, pengolahan data, ini yang mau kita kerjakan. Makanya, birokrasi harus dipercepat, tugas birokrasi diperingan, pelayanan kepada masyarakat, publik, dunia usaha itu bisa cepat lagi,” jelasnya.
Untuk itu, orang nomor satu di Indonesia itu ingin pergantian eselon III dan IV bisa segera dilakukan, sekalipun harus dilakukan secara bertahap. Misalnya, mengalihkan tugas dan fungsi eselon IV lebih dulu baru eselon III.
Selain itu, Jokowi ingin pergantian ke AI dilakukan karena sejumlah negara sudah mulai melakukan hal tersebut. Indonesia, katanya, tentu tidak ingin ketinggalan untuk segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Di sisi lain, meski ada pergantian pelaksanaan tugas dan fungsi eselon III dan IV dengan AI, namun hal ini tak serta merta membuat penghasilan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di posisi itu akan berkurang.
“Kami tidak ingin potong income, pendapatan dari ASN kita, yang dibutuhkan adalah kecepatan membuat kebijakan, memutuskan di lapangan, karena perubahan yg cepat, pemerintahan yang fleksibel itu dibutuhkan,” terang dia.
Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai rencana Jokowi mengganti pejabat eselon III dan IV dengan AI tidak membutuhkan dana khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Tidak ada implikasi,” imbuh dia, akhir pekan lalu.
Kendati begitu, menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, kementerian tetap membuka ruang penyediaan dana bila sewaktu-waktu kebijakan Jokowi ini membutuhkan anggaran khusus.
