Medan – Kongres Pemilihan Komite Eksekutif PSSI yang akan digelar 2 November 2019 di Jakarta, diyakini cacat hukum. Hal itu diungkapkan oleh Andi Darussalam Tabusalla, calon anggota Komite Eksekutif PSSI.
Menurut pria yang disapa ADS itu, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Statuta PSSI tentang pemilihan, secara jelas disebutkan jika PSSI mengadopsi peraturan yang sesuai dengan statute dan FIFA Standard Electoral Code. Pasal tersebut berbunyi:
“Di sini jelas acuannya adalah FIFA Standard Electoral Code, dimana kita tahu bahwa dalam pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan harus dilakukan enam belum sebelum kongres pemilihan itu sendiri dijalankan oleh asosiasi anggota FIFA,” ungkap ADS dalam keterangan tertulisnya.
Dalam article 4 bagian ketiga dan FIFA Standard Electoral Code yang mengatur tentang pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan disebutkan : 3) The ordinary general assembly at which the Committee is elected shall take place at least six months before the elective general assembly at which the executive body is elected. (Kongres biasa dimana komite dipilih harus berlangsung sekurangnya enam bulan sebelum pertemuan umum/kongres pemilihan dimana badan tersebut dipilih).
“Di sini jelas, bahwa PSSI telah membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan pada Juli 2019. Menurut aturan FIFA itu maka kongres minimal dijalankan enam bulan setelah komite-komite itu dibentuk. Kalau digelar 2 November 2019 maka belum genap enam bulan,” ucap ADS.
PSSI sendiri sudah disetujui oleh FIFA untuk menggelar Kongres Pemilihan pada 25 Januari 2020. Namun tanpa alasan yang jelas mereka berkirim surat ke FIFA agar bisa mengajukan kongres pemilihan ke tanggal 2 November 2019.
Pada Agustus 2019, FIFA sudah menjawab agar kongres dilaksanakan sesuai jadwal semula pada Januari 2020, sesuai road map yang disetujui. Namun ada usaha dari PSSI untuk tetap meminta agar kongres diajukan ke November.
Menurut sumber di Komite Banding Pemilihan PSSI sendiri sudah menerima balasan dari FIFA yang intinya akan mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri acara pada 2 November 2019 nanti. Namun PSSI hingga kini enggan mempublikasikan surat terakhir FIFA tersebut. “Pekan ini PSSI akan menggelar jumpa pers tentang hal itu,” kata sumber yang tak mau disebutkan jatidirinya itu.
Persoalan surat menyurat ini menjadi penting untuk diungkap. Pasalnya para kandidat ketua umum dan anggota Komite Eksekutif PSSI yang akan bertarung nanti mulai mempertanyakan isi surat itu.
“Kami semestinya diberitahu soal isi surat itu dan apa alasan PSSI meminta kongres tetap digelar 2 November meski belum ada enam bulan komite pemilihan dibentuk. Jangan sampai ini hanya untuk menguntungkan salah satu kandidat yang akan segera pensiun dari jabatan publiknya,” ujar Vijaya Fitriyasa, calon ketua umum PSSI.
Pemilik Suara
Selain itu, masalah voters juga patut dipertanyakan. Jika kongres tetap digelar 2 November maka pemilik hak suara di kongres pemilihan adalah peserta kompetisi 2018. Sementara kompetisi Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 musim ini akan berakhir Desember 2019.
“Tentunya PSSI harus menghargai klub yang bertarung di kompetisi 2019 ini. Mereka yang berdarah-darah dalam mengikuti kompetisi seharusnya diberikan hak dan kesempatannya,” ujar La Nyalla Mahmud Mattalitti, calon ketua umum PSSI lainnya.
La Nyalla yang juga Ketua DPD RI itu menyebut jika ia sebenarnya lebih banyak mengenal pemilik suara dari kompetisi 2018. Namun demi fair play kongres, ia berharap peserta kongres pemilihan adalah klub yang bertarung pada musim kompetisi 2019.
