Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan dua istilah penting dalam sistem pengupahan di Indonesia. Keduanya menjadi acuan utama bagi pekerja dan pengusaha dalam menentukan standar upah minimum yang sah secara hukum.
Dilansir dari laman AntaraUpah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan dua konsep yang kerap ditemui dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia.
Meski sama-sama mengatur batas terendah upah yang wajib diterima pekerja, UMP dan UMK memiliki perbedaan mendasar yang perlu dipahami baik oleh tenaga kerja maupun pihak pemberi kerja.
Mau tau apa perbedaan UMK dan UMP berikut penjelasannya:
1. Definisi UMP dan UMK
UMP adalah upah minimum yang ditetapkan pemerintah provinsi dan berlaku di seluruh wilayah provinsi sebagai standar dasar pengupahan. UMP menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan upah minimum.
UMK merupakan upah minimum yang berlaku di kabupaten atau kota tertentu dalam satu provinsi. Besaran UMK disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak di daerah masing-masing, sehingga nilainya dapat berbeda antar wilayah.
2. Penetapan UMP dan UMK
UMP ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi sosial ekonomi. UMP diumumkan paling lambat 21 November dan mulai berlaku pada 1 Januari tahun berikutnya.
UMK ditetapkan oleh gubernur berdasarkan usulan bupati atau wali kota serta rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. UMK biasanya diumumkan setelah UMP dan berlaku pada waktu yang sama.
3. Dasar Hukum
Penetapan UMP dan UMK mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang direvisi melalui PP Nomor 51 Tahun 2023. Aturan ini menetapkan formula pengupahan berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
4. Tujuan dan Manfaat
UMP bertujuan memberikan standar upah minimum yang merata di tingkat provinsi. Hal ini menjamin perlindungan upah bagi pekerja di daerah dengan kondisi ekonomi terbatas.
UMK memberikan ruang penyesuaian upah sesuai kondisi lokal. Dengan demikian, upah minimum dapat lebih mencerminkan biaya hidup di masing-masing daerah.
5. Penerapan
UMP berlaku di seluruh provinsi apabila suatu daerah tidak menetapkan UMK. Sementara itu, UMK hanya berlaku di kabupaten/kota tertentu dan wajib lebih tinggi dari UMP.
Pemahaman perbedaan UMP dan UMK penting bagi pekerja dan pengusaha agar hak dan kewajiban pengupahan dapat dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
