Menuju 100 Hari Kerja Rico Waas Wali Kota Medan, Apa Fokusnya?
Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Rico Tri Putra Bayu Waas resmi menjabat sebagai Wali Kota Medan. Kini, menjelang 100 hari masa kepemimpinannya, Rico Tri Putra Bayu Waas, sejumlah evaluasi dan kritik mulai mengemuka.
Berbagai pihak, terutama mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Sumatera Utara, menggelar aksi sebagai bentuk kontrol sosial untuk menilai capaian pemerintahan baru ini.
Fokus Utama 100 Hari Pertama Rico Waas
Peningkatan Sektor Kesehatan
Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan. Rico Waas bertekad untuk melaksanakan Universal Health Coverage (UHC) Premium, sehingga seluruh penduduk Medan dapat menikmati layanan kesehatan yang layak.
Reformasi Pendidikan
Di bidang pendidikan, pemerataan jumlah sekolah dari tingkat SD hingga SMP menjadi perhatian utama. Rencana pembangunan sekolah SMP berkualitas di berbagai bagian kota diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan.
Pelayanan Publik Berbasis Teknologi
Rico Waas mendorong peningkatan layanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Harapannya, digitalisasi layanan akan mempermudah akses masyarakat kepada berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah.
Efisiensi Anggaran dan Penataan Birokrasi
Rico juga berencana untuk mengevaluasi kegiatan ASN dan pengelolaan anggaran. Kegiatan yang tidak efektif akan disesuaikan atau dipangkas sesuai instruksi pemerintah pusat. Namun, ia tidak ingin terburu-buru dalam mengubah posisi jabatan eselon II, melainkan lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat terlebih dahulu.
Evaluasi Kerja Rico Waas 100 Hari Kerja Sebagai Wali Kota Medan
BEM SI Sumut berpendapat bahwa dalam seratus hari pertama masa pemerintahan Rico Waas, kebijakan yang diterapkan masih berfokus pada tindakan populis dan simbolis. Mereka merasa bahwa tindakan yang dilakukan belum berhasil mengatasi masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Medan. Beberapa isu penting yang menjadi perhatian meliputi:
Janji kampanye yang belum tercapai secara signifikan, termasuk target pembuatan 50. 000 lapangan kerja.
Ketidakmerataan pembangunan dan kemiskinan struktural yang masih tinggi, dengan data dari BPS menunjukkan angka kemiskinan mencapai 7,94%, setara dengan sekitar 187. 040 individu.
Kontroversi mengenai Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Parkir yang dianggap memberatkan masyarakat kecil dan berpotensi menimbulkan pungutan liar.
Masalah peredaran narkoba yang masih menjadi tantangan besar, tercatat 780 kasus dan 933 tersangka di tahun 2024.
Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi, serta pembangunan infrastruktur dan transportasi yang belum berjalan optimal.
Ketua BEM USU, Muzammil Ihsan, menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk pengawasan sosial yang murni dari mahasiswa, bukan aksi yang didorong oleh kepentingan lain.
Ia menyatakan bahwa meskipun seratus hari bukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan, seharusnya sudah ada tindakan konkret yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
