Penipuan Bansos KKS di Medan Meningkat, Warga Dihimbau Cek Informasi ke Sumber Resmi

Kasus penipuan dengan modus bantuan sosial Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kembali meningkat di Medan.

Berbagai laporan masuk ke pendamping sosial, bank penyalur, dan aparat kelurahan mengenai warga yang menerima pesan palsu terkait pencairan PKH maupun BPNT.

Pelaku umumnya menyebarkan informasi melalui WhatsApp, SMS, Facebook, atau situs tidak resmi yang mengaku sebagai lembaga pemerintah.

Mereka meminta warga mengisi data pribadi, membayar biaya administrasi, atau datang ke lokasi tertentu untuk pencairan fiktif.

Kondisi ini membuat pemerintah dan pendamping sosial mengeluarkan imbauan tegas agar warga lebih berhati-hati dan selalu memverifikasi informasi sebelum melakukan tindakan apa pun.

Modus Penipuan yang Paling Banyak Dilaporkan

Berbagai modus penipuan muncul, dan sebagian besar menargetkan warga yang belum memahami mekanisme resmi penyaluran bantuan.

Beberapa modus yang paling sering dilaporkan meliputi:

Pesan yang mengatasnamakan pemerintah, meminta warga mengecek nama penerima bansos melalui link palsu.
Panggilan telepon yang mengaku dari petugas bank penyalur dan meminta nomor rekening, OTP, atau PIN ATM.
Informasi palsu tentang aktivasi ulang KKS, disertai permintaan biaya administrasi.
Pengumuman pencairan dana tambahan, padahal tidak ada program pemerintah yang sesuai.
Undangan palsu untuk pengambilan bantuan, disertai permintaan uang transportasi atau syarat tertentu.

Pelaku memanfaatkan ketidaktahuan warga dan kondisi ekonomi masyarakat untuk melakukan aksi tipu daya. Jika warga kurang waspada, mereka bisa kehilangan data pribadi hingga saldo tabungan.

Pemerintah Minta Warga Cek Informasi ke Sumber Resmi

Pemerintah menegaskan bahwa semua informasi terkait KKS, PKH, dan BPNT hanya diumumkan melalui sumber resmi, seperti:

Kantor kelurahan atau kecamatan
Pendamping PKH
Bank penyalur resmi
Situs resmi kementerian terkait
Akun media sosial pemerintah yang terverifikasi

Jika warga menerima pesan pribadi atau link mencurigakan, pemerintah meminta agar informasi tersebut tidak langsung dipercaya.

Warga diminta memeriksa ulang melalui pendamping atau kelurahan untuk memastikan kebenaran informasi.

Dalam berbagai kesempatan, pendamping sosial juga mengingatkan bahwa bansos tidak membutuhkan biaya administrasi, sehingga setiap permintaan pembayaran adalah indikasi penipuan.

Cara Mengenali Informasi Hoaks dan Situs Palsu

Untuk melindungi diri dari penipuan, warga perlu mengenali ciri-ciri informasi palsu. Berikut beberapa tanda yang harus diwaspadai:

Link tidak berasal dari situs resmi pemerintah
Bahasa pesan tidak baku, banyak kesalahan penulisan
Permintaan data sensitif seperti PIN atau OTP
Informasi terlalu mendesak atau mengancam penerima
Tawaran percepatan pencairan dengan imbalan uang

Warga yang menemukan hal mencurigakan dianjurkan untuk tidak meng-klik link tersebut dan segera menghapus pesan. Langkah ini penting untuk menghindari pencurian data atau peretasan perangkat.

Langkah Aman untuk Memastikan Informasi Bansos

Pemerintah memberikan panduan agar warga dapat mengecek informasi bansos secara aman dan benar. Beberapa langkah yang dianjurkan antara lain:

1. Hubungi Pendamping PKH

Pendamping sosial memiliki data terbaru terkait penyaluran bansos. Mereka siap mengonfirmasi apakah informasi yang diterima warga benar atau palsu.

2. Datangi Kelurahan atau Kecamatan

Petugas kelurahan dapat memberikan penjelasan mengenai jadwal pencairan dan daftar penerima bansos resmi.

3. Gunakan Kanal Resmi

Warga dapat mengecek daftar penerima melalui portal pemerintah atau media sosial resmi yang menyediakan pembaruan informasi.

4. Cek Kartu KKS di ATM atau e-Warong

Jika ragu, warga dapat mengecek saldo secara langsung melalui ATM atau tempat penyaluran resmi tanpa melibatkan pihak lain.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, warga dapat memastikan hanya menerima informasi valid tanpa terjebak jebakan penipu.

Upaya Pemerintah Meningkatkan Literasi Digital Warga

Untuk menekan angka penipuan, pemerintah terus memperkuat edukasi publik mengenai keamanan digital. Sosialisasi dilakukan melalui kelurahan, grup PKH, komunitas ibu rumah tangga, serta media sosial.

Warga diajak untuk berpikir kritis, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, dan selalu menjaga kerahasiaan data pribadi.

Pendamping sosial juga melakukan pemantauan berkala terhadap penyebaran hoaks di wilayah tertentu, agar informasi palsu yang berpotensi berbahaya dapat segera diblokir.