MEDAN – PEMERINTAH diminta lebih peduli terhadap implementasi kesepatan butir-butir Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, Finlandia pada 2015 antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemerintah pusat juga diingatkan untuk memberi perhatian lebih terhadap yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam.
Hal itu diungkapkan pengamat intelejen, Suhendra Hadikuntono, Rabu (25/12). Pernyataan tersebut dikemukakan Suhendra menyikapi pertemuan para mantan komandan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin mantan Panglima GAM Muzakir Manaf, dan juga para Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) mengadakan pertemuan khusus di Meurerue, Aceh Besar, Senin (23/12).
Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan tegas bahwa pemerintah pusat diminta segera merealisasikan butir-butir MoU Helsinki yang sampai saat ini belum sepenuhnya berjalan, di antaranya masalah bendera, masalah ekonomi, dan perbatasan wilayah.
Suhendra mengatakan sikap tegas para mantan komandan GAM ini merupakan peringatan bagi pemerintah pusat agar sesegera mungkin menyelesaikan masalah Aceh terkait MoU Helsinki. Kalau pernyataan sikap para mantan komandan GAM ini tidak segera direspon, Suhendra khawatir akan tumbul gejolak politik dan keamanan yang sesungguhnya tidak perlu terjadi.
“Seperti yang saya imbau berulang kali, seharusnya Presiden Jokowi segera mengadakan pertemuan khusus dengan Wali Nanggroe Aceh dan para pemangku kepentingan di Aceh untuk membahas butir-butir MoU Helsinki yang sudah 14 tahun tidak kunjung dipenuhi. Hal ini demi stabilitas politik dan keamanan di Aceh dan juga nasional,” jelas Suhendra.
Lebih jauh, Suhendra percaya Presiden Jokowi mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan yang timbul di negeri ini, termasuk di Aceh. Namun ia meyakini saat ini Presiden Jokowi tidak mempunyai informasi yang utuh dan akurat tentang masalah yang terjadi di Aceh, sehingga banyak masalah di Bumi Serambi Mekah itu belum tertuntaskan.
“Seharusnya lembaga intelijen negara atau orang-orang terdekat Presiden memberikan informasi A-1, sehingga Presiden Jokowi mempunyai pemahaman yang lebih komprehensif tentang Aceh dan permasalahannya. Pernyataan tegas dari para mantan komandan GAM ini merupakan warning kuat bagi Presiden Jokowi bahwa penyelesaian masalah Aceh tidak bisa ditunda lagi,” tandas Suhendra. (
