Ricky Anthony : Jangan Jadikan Bencana Corona Ajang Korupsi
Medanaktual.com, MEDAN – Anggota DPRD Sumut Fraksi Partai NasDem Ricky Anthony mengungkapkan ditengah wabah corona, pengelolaan anggaran kini tidak lagi melalui pembahasan di DPRD, dikarenakan peraturan pemerintah pengganti undang undang (Perpu) yang mengenai penanganan wabah virus corona yang telah di keluarkan oleh presiden Jokowi telah membuat pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengelola anggaran seperlunya dan semaunya.
Sehingg, potensi kesalahan dalam penggunaan anggaran negara untuk menangani wabah Covid-19 ini sangat rentan terjadi.
Kekhawatiran tersebut diungkapkan oleh Anggota DPRD Sumut Fraksi Partai NasDem Ricky Anthony.
“Jangan sampai bencana ini menjadi ajang korupsinya para pejabat kotor dan pengusaha hitam,” ungkapnya kepada wartawan,Minggu (3/5/2020).
Ricky Anthony menceritakan hasil pengamatannya di lapangan bahwa masyarakat belum merasakan dampak nyata hasil kerja Pemprov Sumut dalam penanganan wabah COVID-19 di Sumatera Utara.
Kinerja Pemerintah, tambah Ricky, hanya sebatas memberi himbauan agar masyarakat berdiam diri dirumah saja. Sementara banyak masyarakat Sumut kini kehilangan penghasilan, bahkan kehilangan pekerjaannya.
“Masyarakat kita sudah frustasi,bisa jadi masyarakat Sumut ini mati karena kelaparan, bukan karena Virus Corona. Jangan Sampai” tegasnya.
Baca Juga : Edy Rahmayadi Sambut 36 Warga Sumut dari Wamena
Selain itu, Ricky juga melihat langsung ditengah masyarakat begitu banyak kejanggalan yang berindikasi tindakan korupsi terjadi. Seperti bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah yang tak kunjung sampai kepada masyarakat. Tambah lagi, masyarakat yang terdampak Covid-19 tidak masuk dalam data masyarakat penerima bantuan. Ironisnya lagi, data penerima bantuan yang diserahkan perangkat desa diminta untuk dikurangi, yang mengakibatkan perangkat desa menjadi takut untuk melakukan pendataan karena adanya batasan data penerima bantuan.
“Saya berharap KPK turun langsung mengawasi pengelolaan anggaran Pemprov Sumut dalam penanganan COVID-19,jangan sampai anggarannya habis namun masyarakat dibawah ternyata kelaparan,” Ungkap Anggota DPRD Sumut dari dapil Kabupaten Langkat dan Binjai ini.
Ricky mengatakan, kalau saja anggaran penanganan Covid-19 ini dibawah bersama di DPRD Sumut, jelas saran anggota DPRD Sumut penyaluran bantuan ke masyarakat berbentuk uang tunai dengan sistem transfer. Karena, tambah Ricky, dengan sismtem transfer tidak akan habis waktu dan biaya lagi untuk melakukan pengadaan sembako dan proses distribusinya.
“Jika bantuan kepada masyarakat berbentuk uang tunai dengan sistem transfer, pengawasannya akan mudah dilakukan. Masyarakat yang menerima pun langsung dapat menggunakan sesuai dengan kebutuhan masing masing. Karena merekalah yang paling mengetahui apa kebutuhannya,” Ungkap Ricky mengakhiri.
