POSTER-poster dan stiker bergambar capres petahana Joko Widodo dengan kostum raja Jawa tersebar di pelosok Jawa Tengah. PDIP menunggu dalang di balik pemasangan atribut ‘Raja Jokowi’ itu untuk datang mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Ini tiba-tiba di Jateng dihujani gambar Pak Jokowi pakai baju raja. Ada poster, stiker, ono (ada) logo PDIP nya,” ungkap Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto seperti dilansir galamedia, Rabu (14/11/2018).
Bambang menyatakan, pihaknya tidak memasang alat peraga kampanye (APK) ‘Raja Jokowi’. Ia juga telah mengonfirmasi ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin dan DPP PDIP. Hasilnya sama, atribut tersebut bukan dipasang pihak internal Jokowi-Ma’ruf.
“Yang pasti bukan dari PDIP dan partai koalisi. Ini pelecehan. Tapi kita tunggu, kalau ada yang masang, kan ada yang punya. Kami tunggu pemilik APK di kantor partai,” jelas Bambang.
“Hari ini kita tunggu yang punya atribut tersebut untuk datang, konteksnya akan diamankan. Kalau ksatria, berani berbuat berani tanggung jawab,” imbuh Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jateng Jokowi-Ma’ruf tersebut.
Untuk itu, baik PDIP dan timses Jokowi-Ma’ruf Jateng belum akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Bambang menyatakan masih menunggu pemilik atribut ‘Raja Jokowi’ untuk gentle mengaku.
“Apakah mau dilapor ke ranah hukum, nanti dulu. Kami dalam posisi menunggu. Untuk diskusi. Tidak mungkin itu tidak ada yang punya,” sebut Wakil Ketua Komisi I DPR itu.
Menurut Bambang, pihaknya sudah bertemu dengan orang yang memasang atribut. Dari pengakuan pemasang, mereka hanya disuruh dan mau melakukannya karena mendapat imbalan uang.
“Sudah ada, yang masang sudah ketahuan, yang pasang di lapangan ketahuan. Itu kan masang poster, stiker dikasih uang. Setiap satu poster ada yang Rp 10 ribu, ada yang Rp 5 ribu, Rp 25 ribu. Itu kan ada ribuan,” tutur Bambang.
Seperti diketahui, poster-poster dan stiker bergambar ‘Raja Jokowi’ tersebar di Jawa Tengah. Desainnya serupa, yakni gambar Jokowi mengenakan mahkota khas Raja Jawa dan terdapat logo kepala banteng PDIP.