Digitalisasi Penerima Bansos Siap Berlaku Nasional, Ini Dampaknya
Digitalisasi Penerima Bansos Siap Berlaku Nasional, Ini Dampaknya. Banyuwangi ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai lokasi uji coba digitalisasi bantuan sosial. Proses registrasi penerima bantuan sosial dengan metode digital dimulai pada 18 September 2025.
Dalam kurun waktu dua minggu, jumlah masyarakat yang mendaftar untuk bantuan sosial melalui portal perlindungan sosial telah mencapai 259 ribu orang. Program digitalisasi bantuan sosial ini menjadi prioritas utama bagi Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan agar distribusinya semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran.
“Kami sudah menyaksikan progresnya secara langsung. Sudah berjalan lancar, melebihi target yang ditetapkan. Kami yakin memilih Banyuwangi sebagai lokasi uji coba. Selain karena infrastruktur digitalnya sudah memadai, pemerintah daerah juga sudah terbiasa dengan sistem digital,” ucap Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat berkunjung ke Banyuwangi bersama dengan berbagai kementerian dan 20 lembaga negara, pada Kamis (2/10/2025).
Selain Mensos, ada juga Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Luhut B Panjaitan, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamen PANRB Purwadi Arianto, Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan dari 20 lembaga negara lainnya.
Tujuan kedatangan rombongan tersebut ke Banyuwangi adalah untuk memperkuat program bantuan sosial digital. Mereka juga mengamati proses pendaftaran program tersebut di Dusun Suko Sumbermanis, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro.
Digitalisasi Membuat Bansos Lebih Tepat Sasaran
Gus Ipul juga memberikan pengakuan terhadap upaya Pemkab Banyuwangi, yang menghadirkan Aparatur Sipil Negara, Kepala OPD, Lurah, petugas desa, Kepala Desa, hingga Dasawisma sebagai agen Perlinsos demi memperluas jangkauan pendaftaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai hasilnya, 259 ribu warga Banyuwangi telah mendaftar untuk program bansos digital, baik secara mandiri maupun melalui agen Perlinsos. Selanjutnya, pemerintah pusat akan memproses data yang dihasilkan dari pendaftaran tersebut. Data yang sudah diproses akan menjadi dasar dalam pembagian bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun depan.
Hasil dari uji coba yang dilaksanakan di Banyuwangi ini akan dievaluasi dan diterapkan di seluruh daerah di Indonesia.
“Kami melakukan uji coba di sana (Desa Gombengsari), dan proses pendaftaran berlangsung sangat cepat. Dalam dua menit, semuanya sudah selesai,” ungkap Gus Ipul.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengucapkan terima kasih atas pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. “Kami berkomitmen untuk mendukung setiap program prioritas pemerintah pusat, termasuk implementasi bansos digital,” ujar Ipuk.
Ia menambahkan jika program bansos digital ini sukses, masyarakat akan diuntungkan secara signifikan.
“Karena bantuan sosial ini akan lebih tepat sasaran dan akuntabilitasnya juga terjamin,” katanya.
Digitalisasi Bansos di Daerah Lain
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan bahwa Banyuwangi adalah pilihan yang tepat untuk uji coba digitalisasi perlinsos karena komitmen tinggi dari para pemimpinnya.
“Dan karena kita yakin ini akan berhasil, semoga bisa menginspirasi daerah lain. Kami harap Ibu Bupati mau berbagi pengalaman dengan daerah lain, nanti kami akan mengundangnya ke Kemendagri untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi,” tambah Bima Arya.
Wamen PANRB Purwadi Arianto menyatakan bahwa Kementerian PAN-RB berusaha untuk mengkolaborasikan peran setiap kementerian, lembaga, dan daerah dalam upaya menciptakan satu data untuk aplikasi transformasi digital, khususnya agar bantuan sosial tepat sasaran.
Dengan adanya program ini, penerima bantuan sosial dapat diawasi menggunakan teknik-teknik digital dan ilmiah. Kemudian data tersebut dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Program ini sangat krusial karena sejalan dengan upaya kami untuk memperbarui dan mengelola DTSEN secara modern,” ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Sumber : https://www.liputan6.com/regional/read/6174854/digitalisasi-penerima-bansos-segera-diterapkan-secara-nasional
