Gaji dan Tunjangan DPRD Medan 2025: Ini Rinciannya

Gaji dan tunjangan anggota DPRD Medan 2025 tengah menjadi sorotan masyarakat. Isu ini mencuat setelah sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat menggelar unjuk rasa, menuntut transparansi dan evaluasi terhadap penghasilan wakil rakyat.

Sorotan tersebut semakin menguat setelah munculnya data resmi dari Peraturan Wali Kota Medan Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025, yang mengungkap total alokasi anggaran fantastis untuk 50 anggota DPRD Kota Medan.

Total Anggaran Gaji dan Tunjangan DPRD Medan Capai Rp125,47 Miliar

Berdasarkan data yang dihimpun, total anggaran gaji dan tunjangan DPRD Kota Medan tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp125,47 miliar.

Besaran ini mencakup berbagai jenis tunjangan dan penghasilan lainnya yang melekat pada jabatan anggota dewan.

Penghasilan tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam aturan itu, seluruh tunjangan anggota DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang bersumber dari pajak dan kontribusi masyarakat.

Rincian Lengkap Gaji dan Tunjangan DPRD Medan 2025

Berikut adalah rincian komponen anggaran gaji dan tunjangan DPRD Medan tahun anggaran 2025:

Belanja Gaji dan Tunjangan: Rp44.605.702.439
Uang Representasi: Rp1.114.260.000
Tunjangan Keluarga: Rp152.153.000
Tunjangan Beras: Rp192.214.760
Uang Paket: Rp105.350.500
Tunjangan Jabatan: Rp1.653.393.250
Tunjangan Alat Kelengkapan: Rp166.281.800
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya: Rp107.878.700
Tunjangan Komunikasi Intensif: Rp8.820.000.000
Tunjangan Reses: Rp2.205.000.000
Tunjangan Kesejahteraan: Rp21.579.513.937
Iuran Jaminan Kesehatan: Rp300.000.000
Jaminan Kecelakaan Kerja: Rp94.517.577
Jaminan Kematian: Rp1.382.996.360
Tunjangan Perumahan: Rp19.802.000.000
Tunjangan Transportasi: Rp8.280.000.000
Uang Jasa Pengabdian: Rp200.000.000

Tuntutan Evaluasi dan Transparansi Kinerja Anggota DPRD

Meskipun gaji dan tunjangan DPRD Medan tergolong besar, sejumlah pihak menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kinerja anggota dewan.

Publik mempertanyakan apakah besarnya anggaran tersebut sebanding dengan pelayanan dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh para legislator.

Kritik juga diarahkan pada kurangnya transparansi penggunaan dana reses, tunjangan komunikasi, dan kesejahteraan, yang selama ini dinilai minim akuntabilitas.

“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran DPRD digunakan, karena itu semua berasal dari pajak rakyat,” ungkap salah satu pengamat kebijakan publik di Medan.

Gaji DPRD dan Beban APBD: Perlu Reformasi Anggaran?

Isu gaji DPRD yang tinggi tidak hanya terjadi di Kota Medan, tetapi juga menjadi perdebatan nasional.

Banyak yang menilai perlu adanya reformasi anggaran DPRD, agar pengeluaran daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kenyamanan pejabat publik.

Jika tidak ada transparansi dan akuntabilitas, sorotan publik terhadap besaran tunjangan DPRD Kota Medan diperkirakan akan terus meningkat, dan bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif daerah.