KETUA Bidang Hukum dan HAM DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan, menyoroti sistem pilkada langsung berbiaya mahal yang dinilai menjadi salah satu faktor maraknya korupsi oleh kepala daerah.
“Di kampung saya, Tobasa, orang mau jadi bupati itu setidaknya butuh Rp30 M. Sementara gaji bupati itu Rp5 sampai Rp10 juta dan tunjangan serta dana taktis Rp50 sampai Rp70 juta per bulan. Bagaimana dia bayarnya (pengeluaran Rp 50 M)?,” ungkap Trimedya dalam acara peluncuran Buku Catatan Hukum Akhir Tahun 2018 ‘2019, PDI Perjuangan Menang Pileg & Menang Pilpres’ di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, seperti dilansir galamedia, Kamis (20/12/2018).
Trimedya mengucapkan bila banyaknya kepala daerah yang di OTT KPK pada 2018 menjadi salah satu catatan hukum akhir tahun DPP PDI Perjuangan.
Sehingga, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ini mengajak seluruh pihak untuk berefleksi apakah sistem pemilu langsung berbiaya mahal yang sudah dilakukan selama ini sudah tepat atau tidak. Termasuk pemilu sistem pemilihan calon anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka.
“Apakah perlu dipertimbangkan kembali pemilihan lewat anggota Dewan?,” beber dia.
Selain itu, Trimedya menulai hiruk pikuk politik belakangan ini tidak terlepas dari masa kampanye pemilu kali ini yang panjang, yakni tujuh bulan. Menurutnya, kampanye maksimal cukup dua bulan.
“Selain cost makin besar, kemungkinan terjadinya distabilitas juga semakin besar,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga menyebut bila komitmen PDI Perjuangan dalam pemberantasan korupsi. Hal ini terbukti sikap Ketum Megawati Soekarnoputri yang memecat terhadap kader yang terjerat korupsi.
“Ibu ketum selalu mengingatkan, survei-survei sekarang (yang memenangkan PDI Perjuangan) tidak ada gunanya kalau banyak kader-kader yang kena OTT KPK,” pungkasnya.
